Sri Mulyani: Kepemimpinan pejabat menentukan kinerja Kemenkeu

Leadership Matters. Kepemimpinan anda sangat menentukan kinerja dari Kementerian Keuangan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kepemimpinan para pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan sangat menentukan arah kinerja instansi ke depan.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat melantik 19 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kemenkeu.

“Leadership Matters. Kepemimpinan anda sangat menentukan kinerja dari Kementerian Keuangan,” katanya di Jakarta, Rabu.

Sri Mulyani dalam arahannya menekankan para pejabat Kemenkeu harus menjadi role model yang baik bagi jajaran di bawahnya mengingat jarak kepemimpinan yang cukup dekat.

Ia menuturkan pejabat harus sudah memahami jenis kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang baik bagi Kemenkeu yakni salah satunya adalah konsisten.

Konsisten dalam hal ini adalah tidak hanya pandai berkata-kata melainkan juga menjalankan komitmen yang telah dikatakan.

“Walk the talk. Itu penting, karena Anda cukup dekat dengan anak buah. anak buah bisa melihat apa kah Anda pimpinan yang hanya berpuisi dan berpantun atau mampu bekerja,” tegas Sri Mulyani.

Selain itu, ia sekaligus mengingatkan para jajaran Kemenkeu untuk tidak pernah berhenti belajar untuk memperbaharui pengetahuan dan kompetensi teknis dalam bekerja di keseharian.

“Saya berharap culture untuk continuous learning dilakukan oleh semua jajaran dan posisi,” ujarnya.

Arahan Sri Mulyani sangat penting mengingat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama merupakan pemimpin kunci di Kemenkeu karena tersebar dalam memimpin kantor wilayah di berbagai daerah di Indonesia.

Mereka pun bertanggung jawab untuk dapat memetakan berbagai isu dari berbagai sektor seperti kesehatan, pangan, energi, pendidikan, sosial hingga keamanan.

Sebagai contoh, para Kepala Kantor Wilayah adalah kepanjangan tangan sekaligus wajah Kemenkeu di level regional.

Salah satu aspek yang harus dilakukan adalah memperkuat komunikasi publik dalam wadah kolaborasi Kemenkeu Satu melalui ALCO daerah dan Regional Chief Economist (RCE).

Upaya itu dilakukan agar stakeholders termasuk pemerintah daerah mendapatkan informasi yang utuh serta memahami dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.