Meski prevalensi turun stunting tetap jadi urgensi negara

Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa meskipun angka prevalensi stunting di Indonesia terus mengalami tren penurunan yang baik, namun stunting akan tetap menjadi urgensi bagi negara.

“Untuk menciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045, jangan ada yang stunting. Dalam hal ini target tahun 2024 jadi 14 persen. Begitu juga jangan ada yang kelaparan dan angka kematian ibu dan bayi yang tinggi menjadi target bersama,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam Webinar IDIK: Komunikasi Merawat Negeri yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Hasto menyatakan angka prevalensi stunting pada anak di Indonesia telah menurun sejak tahun 2013 yang angkanya menembus 37,2 persen. Jumlah itu kemudian turun dari 30,8 persen di tahun 2018 menjadi 27,7 persen pada 2019.

Saat ini, angka itu pun turun kembali menjadi 24,4 persen pada tahun 2021 berdasarkan data dari SSGI tahun 2021. Sayangnya, penurunan itu masih jauh dari target pemerintah yakni 14 persen pada 2024 mendatang.

Ia menekankan stunting menjadi urgensi karena selaras dengan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan jika angka stunting dalam skala 20-30 persen masih termasuk dalam kategori tinggi.

Butuh menurunkan hingga di bawah 10 persen supaya stunting di Indonesia bisa dinyatakan sebagai kategori rendah. Presiden RI Joko Widodo juga menyatakan kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan bagi kehidupan bangsa yang lebih baik.

Sebab stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar anak (kognitif) dan risiko terserang penyakit kronis baik seperti diabetes, hipertensi hingga obesitas.

Menanggapi urgensi stunting tersebut, Hasto menyebutkan jika syarat generasi muda untuk menentukan tercapainya bonus demografi adalah penduduk dapat meningkatkan kemampuannya di sekolah melalui akses pendidikan merata, dapat memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan kehidupan pernikahan yang sehat, bahagia dan sejahtera.

Syarat lainnya adalah memiliki anak-anak yang sehat baik secara fisik maupun batin, tempat tinggal yang aman dan layak sehingga dapat memiliki kehidupan yang tangguh dan mandiri di masa tuanya.

“Bersama-sama dengan semua pihak pentahelix untuk demand creation, merubah perilaku ini menjadi penting sekali. Sasarannya memang keluarga ibu hamil, ibu menyusui dan remaja,” katanya.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Hasto menyatakan BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting memiliki peran yang signifikan dalam membuat masyarakat merasa butuh untuk merencanakan kehamilannya dengan matang guna menghindari stunting.

Peran lainnya yang dijalankan adalah melakukan intervensi jauh ke belakang bahkan sebelum kehamilan terjadi yakni menargetkan calon pengantin dan calon ibu melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahannya dan memberikan tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri di sekolah.

Penguatan juga digencarkan melalui pendampingan dan peningkatan mutu edukasi bersama kader-kader penyuluh bernama Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang melakukan pemantauan langsung di tingkat akar rumput.

"Stunting menjadi bagian yang paling penting sekali untuk diatraksi. Dengan mengatasi stunting,kualitas sumber daya manusia akan meningkat ," ujarnya.

Baca juga: Rata-rata skor IQ anak Indonesia hanya mencapai 78,49

Baca juga: BKKBN sebut kemiskinan musuh bersama dalam pengentasan stunting