Menkeu: Pandemi pacu akselerasi transformasi digital secara radikal

Ini (transformasi digital) adalah sebuah perubahan radikal. Tentu ada konsekuensinya, tentu juga belum sempurna

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pandemi COVID-19 telah mampu mengakselerasi transformasi digital secara lebih cepat dan radikal, termasuk dalam pemerintahan.

“Ini (transformasi digital) adalah sebuah perubahan radikal. Tentu ada konsekuensinya, tentu juga belum sempurna,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam "Conference on Public Finance and Treasury 2022" di Jakarta, Rabu.

Radikal dalam hal ini memiliki arti suatu perubahan yang terjadi secara menyeluruh, dalam, dan hingga ke akar.

Akselerasi transformasi digital di pemerintahan yang terjadi secara radikal akibat pandemi ini, kata dia, dapat dilihat dari pelayanan yang mampu diberikan kepada masyarakat secara lebih luas.

Sri Mulyani mengatakan transformasi digital akibat pandemi mendorong pemerintah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bahkan yang paling rentan dan miskin.

Pemerintah pun melalui berbagai programnya juga dapat membantu pelaku ekonomi berskala mikro dan kecil yang berjumlah lebih dari 65 juta dengan adanya akselerasi transformasi digital.

Selain itu ia mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebetulnya juga sudah memiliki roadmap untuk melakukan transformasi digital, namun ternyata dipermudah karena terakselerasi dengan kemunculan pandemi.

“Yang tadinya kita perkirakan akan memakan waktu tiga hingga empat tahun, kita dipaksa untuk berubah hanya dalam waktu satu bulan,” ujar Sri Mulyani.

Menurutnya, teknologi digital adalah sesuatu yang bisa memberikan banyak manfaat terutama untuk public institution seperti Kemenkeu baik dalam fungsi penerimaan negara yaitu pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Teknologi digital turut memberikan manfaat dari sisi belanja atau spending side baik belanja yang dikelola oleh bendahara umum negara, Kementerian/Lembaga (K/L), serta belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui transfer dari pemerintah pusat.

Tak hanya itu teknologi digital, katanya, sekaligus mendukung kemampuan Kemenkeu untuk melakukan tugas perbendaharaan, baik dari sisi pengelolaan kas atau cash management, fungsi manajemen perbendaharaan dan dari sisi debt management atau manajemen sisi pembiayaan dan utang.

“Kita bahkan terus melakukan proses digitalisasi untuk bisa mengawasi dan memanfaatkan secara optimal aset-aset negara kita,” tegas Sri Mulyani.