POP diharapkan jadi alternatif pemulihan "learning loss"

Jakarta (ANTARA) - Direktur Guru Pendidikan Dasar Kemendikbudristek Rachmadi Widdiharto mengatakan Program Organisasi Penggerak (POP) diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif pemulihan learning loss atau menurunnya pengetahuan dan keterampilan siswa akibat pembelajaran di rumah yang berlangsung dalam waktu lama.

"Krisis pembelajaran sudah berlangsung lama dan diperparah karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan learning loss. Harapannya, Program Organisasi Penggerak dapat jadi salah satu alternatif untuk recovery learning loss," kata Rachmadi dalam Seminar Nasional "Gotong Royong Memajukan Pendidikan melalui Program Organisasi Penggerak" yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Rachmadi menjelaskan, POP merupakan program pelibatan organisasi masyarakat (ormas) pendidikan yang memiliki rekam jejak baik dalam implementasi program peningkatan kompetensi PTK serta memiliki model pelatihan yang terbukti efektif dalam meningkatkan proses dan hasil belajar peserta didik.

"Jadi dalam menentukan organisasi penggerak itu tentu ada beberapa pertimbangan, salah satunya punya track record yang bisa diambil lesson learn-nya bagi satuan pendidikan yang lain," ujarnya.

Menurut dia, POP dirancang guna mewujudkan visi pemerintah untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) serta sebagai lompatan dan inovasi pembelajaran untuk menghadapi tantangan dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Adapun yang menjadi fokus POP, kata dia, adalah peningkatan kompetensi di bidang literasi, numerasi, dan karakter.

Berdasarkan indikator universal tentang kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, Rachmadi mengatakan ada enam tipe intervensi dalam pelaksanaan POP yaitu pengetahuan substansi guru, keterampilan pedagogis guru, pengembangan keprofesian guru, supervisi dan bimbingan akademik, keterampilan manajemen dan kepemimpinan komprehensif untuk kepala satuan pendidikan, dan reformasi satuan pendidikan yang komprehensif.

Dalam pelaksanaan POP, ia mengatakan peran dinas pendidikan kabupaten dan kota tentu sangat dibutuhkan, di antaranya untuk memberikan dukungan kepada ormas, memberikan izin kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk aktif dalam program yang dilaksanakan pengawasnya, hingga mendukung penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dampak pada peserta didik PAUD, SD kelas III, dan SMP kelas VII.

"Kami memahami bahwa di satuan pendidikan itu tentu banyak program yang perlu dieksekusi dan mudah-mudahan tidak jadi terbebani. Insya Allah, niat baik itu akan berbuah baik juga untuk putra putri kita," kata Rachmadi.