Pemerintah berupaya memperluas cakupan imunisasi HPV

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah berupaya memperluas cakupan program imunisasi human papillomavirus (HPV) guna menekan prevalensi dan angka kematian akibat kanker serviks.

"Kanker telah membunuh lebih dari 200.000 orang di Indonesia, mayoritas karena belum mendapatkan perawatan yang memadai dan deteksi dini yang masih rendah," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Rabu.

"Indonesia bisa mengeliminasi virus kanker ini, caranya dengan meningkatkan cakupan imunisasi HPV di setiap kota sehingga bisa mengurangi angka kematian dan pembiayaan akibat dari kanker," ia menambahkan.

Kanker serviks merupakan suatu keganasan yang menyerang area serviks atau leher rahim. Penyakit ini penyebabnya bermacam-macam, termasuk di antaranya infeksi HPV.

Kanker serviks merupakan jenis kanker penyebab kematian tertinggi nomor dua dan salah satu beban pembiayaan kesehatan terbesar di Indonesia.

Menurut data Globocan 2021, ada 36.633 kasus kanker serviks di Indonesia. Penyebabnya beragam, termasuk faktor keturunan, lingkungan dan gaya hidup yang tidak sehat, dan infeksi virus.

Menteri Kesehatan mengatakan bahwa jenis kanker dengan risiko kematian tinggi tersebut bisa dicegah antara lain dengan pemberian imunisasi.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan imunisasi HPV sebagai satu dari 14 imunisasi dasar lengkap pada anak serta menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6779/2021 tentang program introduksi imunisasi HPV tahun 2022 sampai 2024.

Vaksinasi HPV telah diwajibkan pada anak perempuan kelas 5 dan 6 sekolah dasar dalam kegiatan Bulan Imunisasi Anak sekolah (BIAS) yang dilaksanakan pada bulan Agustus setiap tahun.

Selain itu, pemerintah berusaha meningkatkan ketersediaan vaksin HPV di dalam negeri guna mendukung pelaksanaan imunisasi untuk mencegah kanker serviks.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengembangan vaksin HPV di dalam negeri, induk badan usaha milik negara bidang farmasi menjalin kerja sama transfer teknologi dengan perusahaan farmasi multinasional asal Amerika Serikat, Merck Sharp & Dohme (MSD).

"Saya percaya bahwa dengan adanya potensi transfer teknologi baik keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dari MSD sebagai produsen global terkemuka untuk vaksin HPV akan bermanfaat bagi Bio Farma dan untuk kemandirian Sektor Kesehatan di Indonesia terutama dalam pengembangan vaksin," kata Menteri Kesehatan.