Jayapura (ANTARA) - Sebanyak 20 guru honorer yang tergabung dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau P3K Provinsi Papua, Senin, mendatangi DPRD Papua karena honor mereka belum dibayar.

Puluhan honorer itu diterima Ketua Komisi V DPRD Papua Timeles Jikwa didampingi anggota di ruang banggar DPRD Papua di Jayapura.

Koordinator guru P3K Felisia Rosita mengungkapkan alasan mengadu ke DPRD karena tidak ada kejelasan terkait hak mereka, yakni gaji yang belum juga dibayarkan Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

Sekitar 900 orang guru yang tergabung dalam guru P3K yang dikontrak selama lima tahun yakni dari tanggal 1 Februari 2022 hingga tahun 2027 mendatang dengan gaji pokok sebesar Rp2.966.500.

Baca juga: Untuk mutu pendidikan, 44 guru PPPK di Maybrat-Papua Barat diterima

Baca juga: Mendikbud sosialisasi penerimaan sejuta guru PPPK di Papua Barat

Namun, hingga kini gaji atau honor yang menjadi hak kami belum dibayarkan, bahkan Dinas Pendidikan Papua menginformasikan bahwa guru P3K SMA/SMK hanya berhak mendapatkan dua bulan gaji yaitu bulan November dan bulan Desember 2022, kata Feli yang sehari-hari mengajar di SMAN 4 Entrop sebagai guru BK.

Dikatakannya, di dalam SK juga tertulis para guru menerima tunjangan keluarga, namun kali ini mereka masih menuntut pembayaran gaji pokok.

Pihaknya sudah pernah menanyakan perihal pembayaran gaji guru P3K kepada Dinas Pendidikan Papua, namun diarahkan ke BPKAD Papua.

Saat ke BPKAD, diungkapkan oleh bendahara gaji bahwa pembayarannya sedang dalam proses dan menyarankan bila tidak puas bisa hubungi Kepala Dinas Pendidikan.

"Kami seperti bola yang dipingpong ke sana ke mari, padahal kami hanya ingin tahu kepastian pembayaran hak dan kenapa hanya dua bulan," kata Feli.

Wakil Ketua Komisi V DPR Papua Kamasan Jackobus Komboy menyatakan akan membantu memfasilitasi pertemuan perwakilan guru P3K dengan Pemrov Papua, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DP2AD), Kepala BKAD dan Kepala BKD untuk membahas nasib hak para guru P3K yang terkatung-katung.

Dari penjelasan terungkap bahwa SK diterima bukan November, namun di dalamnya tertulis berlaku sejak bulan Februari lalu sehingga akan segera mengundang pihak terkait.

"Para guru sudah mengabdi dan melaksanakan tugas-tugasnya sehingga nasibnya harus diperhatikan serta berharap Pemprov segera memberikan kepastian dan bila ada uang segera dibayarkan, apalagi sebentar lagi sudah memasuki Natal yang harus dirayakan dengan penuh sukacita," mantan pemain Persipura Jack Komboy.*

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022