Pemprov Kalteng subsidi harga 2.700 ton beras untuk kendalikan inflasi

Nilai subsidi yang kami berikan untuk beras pera adalah Rp6 ribu per kilogram, sedangkan beras premium pulen adalah Rp4 ribu per kilogram

Palangka Raya, Kalteng (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan subsidi harga pembelian 2.700 ton beras melalui Perum Bulog untuk pengendalian inflasi daerah.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan subsidi diberikan kepada dua jenis beras yang ada di Bulog, yakni pera atau karau dan premium pulen.

"Subsidi beras pera atau karau sebanyak 1.350 ton, sedangkan beras premium pulen juga 1.350 ton, sehingga total 2.700 ton," ujarnya sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Riza Rahmadi di Palangka Raya, Jumat.

Pemberian subsidi ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Kalteng dan Bulog dalam upaya pengendalian inflasi dan menjaga ketersediaan stok menghadapi Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

"Nilai subsidi yang kami berikan untuk beras pera adalah Rp6 ribu per kilogram, sedangkan beras premium pulen adalah Rp4 ribu per kilogram," jelas Riza usai meninjau ketersediaan beras di gudang Bulog Palangka Raya.

Dia mengharapkan melalui berbagai upaya pemerintah provinsi itu diharapkan inflasi dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Tingkat inflasi di Kalteng (year on year) terus terkendali dan menurun, yakni pada September 8,12 persen, 7,10 persen pada Oktober, dan menjadi 6,97 persen pada November 2022.

Pimpinan Perum Bulog Kanwil Kalteng Amrullah mengatakan dengan adanya subsidi terhadap beras yang diberikan pemerintah provinsi, maka akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sekaligus menjaga daya beli.

"Dengan adanya subsidi ini, kita harap berdampak pada menurunnya harga beras lainnya seperti Siam yang banyak dikonsumsi masyarakat, sebab kini masyarakat semakin memiliki alternatif sebagai pilihan," tuturnya.

Adapun beras yang mendapat subsidi oleh pemerintah provinsi ini akan didistribusikan secara merata ke berbagai daerah di Kalimantan Tengah, sehingga dampaknya dapat benar-benar optimal dirasakan oleh masyarakat maupun daerah.

"Kami sudah berdiskusi dengan pemerintah provinsi, akan didistribusikan terutama di pasar penyeimbang, hingga toko atau outlet yang ada di pasar," katanya.