""Jadi sinkronisasi dibutuhkan karena seperti teman-teman pengawasan dan sengketa juga divisi lainnya memang harus sama datanya tidak boleh berbeda karena dari satu lembaga," kata dia dalam keterangannya di Jakarta Jumat.
Sinkronisasi data, kata dia, dilakukan dengan menyandingkan hasil data pengawasan tahapan pendaftaran partai politik (parpol), verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang tengah berlangsung.
Menurutnya, data pengawasan penting diketahui agar masyarakat tahu kinerja Bawaslu selama masa tahapan.
Baca juga: Bawaslu ajak pengawas partisipatif konsolidasikan gerakan awasi pemilu
Lolly menyatakan persiapan demi persiapan harus dimatangkan dengan berpijak pada pembelajaran Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 sehingga Bawaslu tidak kaget dan dapat melakukan pencegahan dugaan pelanggaran.
"Prinsipnya satu kerja kolektif kolegial hanya bisa dilakukan dengan keterbukaan satu sama lain," kata dia.
Baginya, hal itu dapat mendukung strategi pencegahan pada setiap tahapan Pemilu 2024.
Selain sinkronisasi data, Bawaslu juga melakukan evaluasi terhadap aplikasi daring demi meningkatkan pelayanan publik.
Anggota Bawaslu Puadi mengatakan hal itu dapat memperbaiki jaringan infrastruktur berbasis elektronik mulai dari pemetaan berita, sistem pemantauan (monitoring) sekaligus evaluasi, dan pembelajaran jarak jauh.
“Evaluasi ini kami lakukan untuk (menunjang pelayanan Bawaslu, red.) dalam Pemilu 2024 mendatang serta meningkatkan pelayanan publik dari Bawaslu,” ucap Puadi.
Baca juga: Bawaslu tekankan pentingnya kolaborasi tangkal hoaks pemilu
Baca juga: Bawaslu Sumbar: Politik uang kerap dianggap budaya dalam pemilu
Baca juga: Bawaslu Kulon Progo libatkan kelompok difabel dalam pengawasan pemilu
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2022