Australia usul rombak Undang-undang lingkungan yang usang

Yang ada saat ini tidak berfungsi. Undang-undang lingkungan kita cacat. Undang-undang tersebut tidak ramah untuk bisnis, juga tidak melindungi lingkungan.

Sydney (ANTARA) - Australia akan merombak Undang-undang lingkungan mereka dan membentuk badan perlindungan alam baru yang akan memiliki wewenang mengambil keputusan atas persetujuan proyek pembangunan, kata Menteri Lingkungan Hidup Tanya Plibersek pada Kamis.

Langkah yang dilakukan pemerintahan Partai Buruh sayap tengah-kiri itu dibuat lebih dari dua tahun setelah tinjauan independen menemukan bahwa Undang-undang lingkungan Australia sudah usang dan memerlukan reformasi fundamental.

Laporan tersebut diserahkan pada 2019 kepada bekas pemerintah konservatif, yang tidak memberikan rekomendasi formal apa pun.

Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) yang independen akan bertanggung jawab atas semua penilaian dan keputusan proyek tetapi menteri lingkungan federal akan mempertahankan kewenangan untuk meninjau persetujuan EPA.

"Yang ada saat ini tidak berfungsi. Undang-undang lingkungan kita cacat. Undang-undang tersebut tidak ramah untuk bisnis, juga tidak melindungi lingkungan. Kami mengupayakan solusi yang menguntungkan - menguntungkan bagi lingkungan dan bagi bisnis," kata Pilbersek kepada wartawan.

Pilbersek mengatakan bahwa bisnis telah menanti keputusan itu "terlalu lama", dan perubahan yang diusulkan tersebut juga akan memangkas birokrasi, merampingkan proses penilaian proyek.

EPA akan bertindak sebagai "polisi" yang dapat membantu memulihkan kerusakan lingkungan Australia, kata Pilbersek.

Australia telah kehilangan lebih banyak spesies mamalia dibandingkan benua lainnya. Mereka juga mencatatkan salah satu tingkat penurunan spesies terburuk di antara negara-negara terkaya akibat peristiwa cuaca ekstrem dan perambahan manusia, menurut penemuan laporan pemerintah pada Juli.

Koalisi oposisi Liberal-Nasional mengatakan mereka mendukung langkah-langkah untuk melindungi lingkungan, tetapi rencana pemerintah tersebut memiliki "aturan yang tidak dapat dijalankan yang akan mencekik bisnis di seluruh negeri."

Sejumlah kelompok lingkungan menyambut keputusan pemerintah tersebut, meskipun WWF-Australia menyampaikan kekhawatiran mereka atas kurangnya urgensi.

"Sesuai jadwal pemerintah sendiri, paket reformasi ini akan diperkenalkan kepada parlemen sebelum akhir 2023, yang berarti ini tidak mungkin dilaksanakan hingga 2024," kata Kepala Petugas Konservasi Rachel Lowry.

"Satwa liar dan alam liar kita tidak bisa menunggu selama ini untuk beraksi."

Sumber: Reuters