Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Edi Sumantri saat membuka Aksi 7 Diseminasi Informasi Hasil Surveilans Gizi di Jakarta Selatan, Rabu.
"Perlu upaya kolaborasi dalam pencegahan masalah gizi baik intervensi spesifik dari sektor kesehatan dan juga intervensi sensitif dari sektor non kesehatan," kata Edi.
Edi juga menuturkan bahwa masalah gizi di masyarakat terjadi dalam waktu yang lama dengan penyebab beragam. Mulai dari masalah ekonomi, sosial hingga kebiasaan pola hidup sehat.
Sehingga, kata Edi, konvergensi intervensi penanggulangan tengkes ini menjadi upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah gizi.
Baca juga: Pemkot Jaksel dan IIDI kolaborasi periksa kesehatan anak
Baca juga: Pemkot Jaksel ajak orang tua tingkatkan pengolahan gizi cegah tengkes
Hal ini guna mendapatkan informasi perkembangan status gizi dan capaian kegiatan pembinaan gizi di suatu wilayah, khususnya di kabupaten dan kota secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan.
Pelaksanaan surveilans gizi, kata Edi, yang secara periodik dan berkesinambungan setiap tahun merupakan bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan gizi. Pemantauan tersebut dapat menghasilkan informasi besaran masalah gizi dan tren status gizi penduduk dari waktu ke waktu.
"Data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan pengukuran dan validasi data status gizi dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kegiatan pembinaan gizi di suatu wilayah, khususnya di kota Jakarta Selatan," ungkapnya.
Saat ini tingkat stunting di Indonesia mencapai 24,4 persen. Diharapkan dengan adanya aksi konvergensi stunting ini target penurunan angka stunting 14 persen pada 2024 akan dapat tercapai.
Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2022
