Bawaslu ajak pengawas partisipatif konsolidasikan gerakan awasi pemilu

Warga yang ada di sekitar kita kalau mereka juga melakukan pelanggaran akan berpikir seribu kali.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengajak seluruh pengawas partisipatif di Tanah Air untuk mengonsolidasikan atau memantapkan gerakan pengawasan pemilu untuk mencegah terjadinya beragam pelanggaran dalam Pemilu 2024.

“Konsolidasi gerakan ini perlu dilakukan terus-menerus karena kalau pengawas partisipatif bergerak, kontestan yang mau melakukan kecurangan akan berpikir seribu kali, penyelenggara pemilu yang mau kerjanya tidak profesional atau tidak netral juga akan berpikir seribu kali,” ujar Lolly.

Hal tersebut dia sampaikan saat memberikan arahan sekaligus sambutan dalam acara Konsolidasi Nasional Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) bertajuk “Mengawal Pemilu 2024 yang Demokratis”, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube CM Management, di Jakarta, Rabu.

Lolly juga mengajak para kader pengawas pemilu untuk aktif hadir di tengah-tengah lingkungan sekitarnya guna mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya menghindari beragam pelanggaran dalam Pemilu 2024.

“Warga yang ada di sekitar kita kalau mereka juga melakukan pelanggaran akan berpikir seribu kali. Kenapa? Karena, pengawas partisipatif itu dekat, hadir dalam lingkungannya sendiri,” ujarnya.

Selanjutnya, Lolly mengimbau kepada seluruh kader SKPP untuk tidak mudah tergoda dengan capaian ataupun pujian-pujian yang bersifat sesaat dalam pengawasan pemilu. Para kader SKPP, kata dia lagi, sepatutnya terus melakukan evaluasi demi menghadirkan gerakan pengawasan yang lebih baik guna mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis.

Menurut Lolly, para pengawas partisipatif, termasuk kader SKPP dapat diibaratkan seperti sebuah aset bagi bangsa Indonesia dalam menyukseskan pemilu.

“Yang namanya aset dalam dunia bisnis, semakin lama, nilainya semakin tinggi, semakin mahal. Inilah posisi kader SKPP hari ini. Bergerak ditanam sejak 2018 hingga 2021, 2022, 2023 adalah masa panen untuk bisa bergerak melakukan pengawasan secara keren dan asyik di 2024,” ujarnya pula.
Baca juga: Bawaslu RI maksimalkan pengawasan digital untuk cegah politik uang
Baca juga: Bawaslu RI usung konsep gotong royong dalam pengawasan Pemilu 2024