Kemarin, Presiden ingatkan soal krisis pangan hingga RUU KUHP disahkan

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Selasa (6/12), mulai dari Presiden Joko Widodo ingatkan menterinya agar krisis ekonomi maupun krisis pangan tidak sampai menjadi masalah sosial hingga DPR setujui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi undang-undang.

Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

Presiden: Jangan sampai krisis pangan menular jadi masalah sosial

Presiden Joko Widodo mengingatkan para menterinya membuat perhitungan teliti untuk menghadapi kondisi perekonomian pada 2023 sehingga krisis ekonomi maupun krisis pangan tidak sampai menjadi masalah sosial.

"Mengenai kondisi perekonomian tahun 2023. Sekali lagi, kita harus tetap hati-hati dan waspada, yang berkaitan dengan krisis keuangan, ekspor yang menurun, kemungkinan ekspor menurun, kemudian krisis pangan hati-hati mengenai karena bisa larinya masalah sosial dan politik," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Paripurna DPR setujui pengesahan RUU KUHP

Rapat Paripurna DPR pada Selasa menyetujui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Apakah RUU KUHP dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Rampai Nusantara apresiasi Jokowi bangun kawasan timur Indonesia

Dewan Eksekutif Nasional Rampai Nusantara (RN) mengapresiasi Presiden RI Joko Widodo dalam membangun kawasan timur Indonesia, khususnya Provinsi Maluku, dalam beberapa tahun terakhir.

"Pembangunan infrastruktur di Maluku yang merupakan bagian dari komitmen pembangunan kawasan timur Indonesia oleh Presiden Jokowi telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, konektivitas antarpulau sudah sangat mudah dijangkau," kata Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Presiden Jokowi perintahkan pengendalian inflasi dan dorong investasi

Presiden Joko Widodo memerintahkan para bawahannya untuk melakukan pengendalian inflasi sekaligus mendorong investasi pada 2023.

"Belanja yang berkaitan dengan inflasi. Saya minta kepada mendagri untuk terus menyampaikan kepada kepala daerah dalam pengendalian inflasi," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

KSP: Pengesahan RUU KUHP langkah nyata reformasi hukum pidana

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi UU merupakan langkah nyata reformasi hukum pidana Indonesia.

“KUHP yang disahkan akan menyempurnakan tata regulasi hukum pidana Indonesia yang dicapai melalui konsolidasi ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang sektoral dan mencegah disparitas pidana antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya,” kata Jaleswari dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.