Jakarta (ANTARA News) - Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengeluhkan terjadinya pembengkakan tenaga honorer yang diajukan 68 instansi dan 440 kabupaten untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). "Ketika pendataan pada November 2005 terdata sekitar 600 ribu tenaga honorer, baik guru, tenaga kesehatan atau penyuluh, tetapi sekarang datanya kok menjadi 836 ribu tenaga honorer," kata Deputi bidang Informasi Kepegawaian BKN, Masnirani, di Jakarta, Selasa. Ia mencontohkan, ada kabupaten yang pegawai organiknya hanya 10.300 orang, tetapi mengajukan tenaga honorernya menjadi CPNS sampai 8.000 orang, sehingga membuat pihaknya menjadi tidak percaya dan meminta mereka mencek ulang. Pada awal 2006 pemerintah merekrut sekitar 300 ribu orang untuk dijadikan CPNS, sebanyak 100 ribu formasi di antaranya disediakan untuk pelamar baru dan 200 ribu orang disediakan bagi tenaga honorer. Pemerintah, ujarnya, menginginkan tenaga honorer yang pengalaman kerjanya sudah sangat lama dengan kata lain sudah lama mengabdi bagi bangsa, misalnya 20 tahun atau 10 tahun. "Kenyataannya, yang diajukan kok malahan banyak yang pengalaman kerjanya baru setahun. Jadi kami juga terpaksa turun ke lapangan untuk menelitinya," katanya. Dikatakan Masnirani, dari 600 ribu total tenaga honorer itu, pemerintah hanya mampu mengangkat 200 ribu tenaga honorer saja pada 2006, sisanya akan dimasukkan sebagai CPNS pada tahun-tahun berikutnya. "Tekad kita membuat semua tenaga honorer menjadi PNS. Untuk itu Pemerintah sudah minta semua pihak menghentikan rekruitmen bagi tenaga honorer," katanya. Pihaknya mengimbau agar kabupaten-kabupaten segera mengklarifikasi keabsahan data para tenaga honorernya. "Mereka harus bertanggung jawab pada tenaga yang mereka ajukan itu, apakah sesuai dengan klasifikasi pendidikannya? Misalnya yang diminta S1 akuntansi tetapi yang diajukan S1 Manajemen. Jadinya percuma saja, formasi salah," katanya. Berbagai kesalahan tersebut, ujarnya, makin membuat lama proses pemberian Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh BKN dan membuat pengangkatan tenaga CPNS pun akan menjadi lamban.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
