Penetapan NZE tahun 2060 di Indonesia pertimbangkan keragaman SDA

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menyatakan penetapan Net Zero Emission (NZE) di Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat diputuskan atas dasar keadaan dan keragaman sumber daya alam yang dimiliki tanah air.

“Selanjutnya, pemerintah Indonesia telah merevisi tingkat target Nationally Determined Contributions (NDCs) dari 29 persen menjadi 32 persen pada tahun 2030 dengan menjanjikan penggunaan lahan yang lebih efektif dan meningkatkan kebijakan energi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca,” ujarnya dalam acara Sweden-Indonesia Sustainability Partnership Week 2022 (SISP Week 2022) di Jakarta, Selasa.

Saat ini, kontribusi sektor energi disebut meningkat dari 314 juta ton CO2 menjadi 358 juta ton CO2 dari total penurunan emisi sebesar 32 persen.

Untuk mencapai target NZE, diperlukan transformasi energi dari bahan bakar fosil menjadi energi bersih dengan mengacu Deklarasi G20 Bali Leaders yang terdiri dari 52 komitmen.

Baca juga: PLN gandeng empat pemasok gas untuk pastikan pasokan pembangkit

Baca juga: Satya Yudha: Kebijakan Energi Nasional disinkronkan dengan target NZE

Dua poin dari komitmen tersebut memberikan dukungan untuk mempercepat dan memastikan transisi energi yang berkelanjutan, adil, terjangkau, dan dengan investasi yang inklusif. Kedua, menjadikan Bali Compact dan Peta Jalan Transisi Energi Bali sebagai panduan dalam menemukan solusi untuk mencapai stabilitas, transparansi, dan keterjangkauan pasar energi.

Dalam G20 Leaders Summit, Indonesia turut memperoleh dukungan finansial dari lembaga internasional dan negara besar untuk transisi energi.

Pertama ialah dukungan pendanaan untuk mekanisme transisi energi sebesar 20 miliar dolar AS melalui Just Energy Transition Program Partnership (JETP) untuk membantu Indonesia meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada batu bara.

Pendanaan lainnya dari Asia Zero Emission Community (AZEC) sebesar 500 juta dolar AS untuk mengimplementasikan program transisi energi dan memperluas kemitraan publik-swasta dan inisiatif dekarbonisasi.

“Indonesia telah menyusun peta jalan transisi energi untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan mengembangkan 700 Giga Watt (GW) pembangkit energi terbarukan yang berasal dari matahari, angin, air, bio energi, laut, panas bumi, serta nuklir.” ungkap dia yang mewakili Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Pemerintah juga telah menetapkan strategi penghentian secara bertahap Pembangkit Listrik Tenaga Batubara berdasarkan kontrak maksimal 30 tahun.

Selain itu, Indonesia berencana membangun Super Grid untuk menggenjot pengembangan energi terbarukan sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan sistem kelistrikan. Dengan menghubungkan kepulauan Indonesia melalui Super Grid, maka bakal memainkan peran penting dalam membuka peluang industri hijau dengan mencocokkan potensi terbarukan dengan pusat permintaan industri.

Lebih lanjut, pemerintah hendak mendekarbonisasi sektor permintaan melalui beberapa strategi seperti pengurangan penggunaan batubara dengan beralih ke listrik, gas, dan hidrogen serta penerapan peralatan hemat energi di bidang industri.

Kemudian ialah di sektor transportasi yang berupaya mengembangkan biofuel, seperti biodiesel (B40) dan bioethanol, peningkatan pemanfaatan kendaraan listrik dan konversi motor bakar menjadi sepeda motor baterai listrik, dan juga mendiversifikasi sumber bahan bakar dengan hidrogen, dan amonia.

“Terakhir yaitu secara bertahap mengganti LPG dengan gas kota, kompor induksi, dan dimetil eter, serta meningkatkan penggunaan peralatan hemat energi di sektor rumah tangga dan komersial,” kata Rida.*

Baca juga: Industri baja nasional komitmen dukung target NZE

Baca juga: Pengamat: Pertamina miliki peran besar dalam transisi energi