Pertamina uji coba penerapan subsidi tepat solar di tiga wilayah Jatim

Bagi masyarakat yang belum memiliki QR Code atau belum terdaftar akan tetap dilayani pembelian solar subsidi namun dengan volume yang diatur yakni maksimal 40 liter/hari

Surabaya (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading, yaitu Pertamina Patra Niaga, mulai melakukan uji coba penerapan subsidi tepat secara menyeluruh/full cycle untuk produk Solar Subsidi di tiga wilayah Jawa Timur mulai 1 Desember 2022.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus, Deden Mochammad Idhani dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Selasa, mengatakan, uji coba diterapkan di 11 Kota/Kabupaten di Indonesia.

"Sedangkan di Jawa Timur, ada tiga kota/kabupaten yaitu Kota Mojokerto, Kota Kediri dan Kabupaten Lumajang lebih dulu melakukan uji coba," kata dia.

Menurut dia, uji coba penerapan subsidi tepat dilakukan untuk melihat kesiapan infrastruktur digital serta kesiapan pengawas dan operator SPBU dalam mengimplementasikan mekanisme full cycle subsidi tepat.

Deden mengatakan, tujuan dilaksanakannya uji coba full cycle ini adalah untuk menyalurkan BBM subsidi khususnya biosolar agar tepat sasaran dan real time sesuai dengan Ketentuan penggunaan BBM Subsidi yaitu Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (SK Kepala BPH Migas) Nomor 4 Tahun 2020.

Dia menjelaskan, bagi masyarakat yang sudah mendapatkan QR Code atau sudah terdaftar di laman Subsidi Tepat, bisa membeli Solar subsidi dengan volume sesuai dengan SK BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 yakni 60 liter per hari untuk roda 4 pribadi, 80 liter per hari untuk roda 4 angkutan barang dan umum.

Sedangkan untuk angkutan barang dan umum roda enam atau lebih dibatasi maksimal 200 liter per hari per kendaraan. Pelaksanaan uji coba full cycle hanya dilakukan bagi konsumen biosolar yang menggunakan kendaraan roda empat atau roda lebih dari enam.

"Bagi masyarakat yang belum memiliki QR Code atau belum terdaftar akan tetap dilayani pembelian solar subsidi namun dengan volume yang diatur yakni maksimal 40 liter/hari," ujar Deden.

Lebih lanjut, Deden mengatakan, QR Code tidak wajib menggunakan handphone atau gadget. QR Code dapat di print dan dibawa ke SPBU. Pertamina Patra Niaga juga menyediakan bantuan pendaftaran yang tersebar di SPBU yang berada di wilayah uji coba agar masyarakat mudah untuk melakukan pendaftaran.

"Kami juga mengimbau masyarakat khususnya yang sedang menerapkan full cycle agar segera melakukan pendaftaran Subsidi Tepat agar mendapatkan QR code," kata Deden.

Dengan adanya kebijakan ini, konsumen yang bertransaksi menggunakan QR Code mulai menunjukkan peningkatan. Bahkan di wilayah Kediri, sebelum implementasi full cycle, pengguna QR Code hanya sekitar 3-4 persen.

"Tapi setelah uji coba ini meningkat menjadi 18-19 persen," kata Sales Branch Manager Rayon I Kediri, Muhammad Rizal.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Lumajang. Sejak uji coba full cycle diberlakukan pada 1 Desember lalu kenaikannya sekitar 20-25 persen. "Kenaikan ini terjadi di seluruh wilayah Lumajang kecuali Kecamatan Pronojiwo danTempursari yang tidak terlalu signifikan," kata Sales Branch Manager Rayon V Malang, Zico Aldillah Syahtian.

Begitu juga di Kota Mojokerto, animo pendaftar QR Code mengalami peningkatan dan berjalan dengan tertib. "Pendaftaran QR Code mengalami peningkatan dan berjalan dengan tertib," ujar Sales Branch Manager II Surabaya, Agung Surya Pranata yang membawahi wilayah Kota Mojokerto.

Sementara salah seorang konsumen, Sundoro yang memiliki armada truk mengaku tidak keberatan dengan aturan ini. "Armada yang kami miliki telah didaftarkan dan memiliki QR Code," ujar Sundoro.

Namun karena sudah memiliki QR Code, dia bisa membeli solar subsidi hingga 200 liter/ hari. “Ini bisa digunakan untuk maksimal jarak 800 KM. Jadi tidak masalah. Lagi pula, setelah saya baca, QR Code-nya bisa diprint, jadi tidak harus pakai HP sopir,” kata dia.

Sedangkan yang terpenting bagi pengusaha transportasi seperti dirinya adalah kepastian pasokan. "Bagi konsumen, aturan ini tidak masalah, asalkan stok solar subsidi di SPBU selalu ada," ujar dia.