Jakarta (ANTARA News) - Menperin Fahmi Idris mengakui aksi demonstrasi buruh dalam merayakan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2006 mengganggu proses produksi sejumlah industri di dalam negeri. Fahmi di Jakarta, Senin, mengatakan ia menerima laporan dari sejumlah industri yang mengalami dampak beragam akibat perayaan hari Buruh Internasional tersebut. "Saya tadi melihat dan dapat telpon, beberapa pabrik, ada yang secara sukarela menutup pabriknya, artinya meliburkan dengan tetap membayar tentunya, dan ada yang menutup total, serta ada yang masuk jam satu setelah istirahat untuk menghindari berbagai hal," ujarnya. Selain itu, ia juga mendapat laporan ada perusahaan yang tetap beroperasi dengan mengijinkan sebagian pekerjanya ikut dalam aksi demonstrasi, ada juga yang beroperasi dengan meminta perlindungan pihak kepolisian karena khawatir paksaan dari luar yang memaksa pekerjanya ikut demonstrasi. "Jadi kalau menurut saya ini jelas menyebabkan proses produksi terganggu dengan berbagai hal itu tadi," katanya. Namun Fahmi tidak bisa menyebut pabrik apa saja yang memberi laporan kepadanya itu. "Bermacam-macam susah disebut," ujarnya. Ia hanya mengatakan jumlah pabrik yang melapor tutup tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, sedangkan di luar Jawa tidak ada yang melapor tutup. Ia juga khawatir aksi unjuk rasa buruh akan berlangsung pada tanggal 2 dan 3 Mei, sehingga dikhawatirkan semakin mengganggu kegiatan produksi. Fahmi berharap gelombang demonstrasi buruh tidak berlanjut, karena tuntutan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah ditolak. Menanggapi soal permintaan 1 Mei sebagai libur resmi buruh, Fahmi mengatakan kalangan serikat pekerja tidak kompak, ada yang menganggap 1 Mei sebagai hari buruh, tapi ada sebagian lagi menganggap 20 Pebruari, dan ada pula yang menilai Hari Buruh tanggal 28 Desember. "Masing-masing dengan alasan dan pertimbangannya," kata Fahmi. Hal itu, kata Fahmi yang juga mantan Menaker, menyebabkan pemerintah sulit menetapkan tanggal yang dipilih sebagai Hari Buruh. "Seyogyanya mereka bersepakat bersama, pasti pemerintah akan mengikuti," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
