DKI sebut ITF Sunter paling siap untuk dikerjakan Jakpro

Informasi yang kami terima, Sunter yang paling siap

Jakarta (ANTARA) - Pemprov DKI Jakarta menyebutkan bahwa fasilitas pengelolaan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter adalah paling siap untuk dikerjakan saat ini dibanding lainnya karena sudah melalui aneka kajian dan penjajakan calon investor oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro)

"Informasi yang kami terima, Sunter yang paling siap. Jadi, pertimbangannya mana yang paling siap untuk dikerjakan, kemudian jadi 'pilotting' untuk 'project' mendatang," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadiani, di Jakarta, Kamis.

Adapun ITF di wilayah lainnya, seperti bagian barat, kata Fitria, akan menunggu ITF Sunter ini terealisasi dan menjadi percontohan bagi daerah lainnya Karena dana untuk fasilitas tersebut di wilayah lainnya sudah dicoret.

ITF layanan barat sendiri, kata Fitria, sempat diajukan penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp338 miliar oleh PT Jakarta Propertindo untuk 2023, namun akhirnya dicoret karena mempertimbangkan skala prioritas.

"Kita pilah-pilah mana yang bisa jadi prioritas 2023, mana yang bisa dijalankan tahun-tahun berikutnya. Ada satu yang mau kita prioritaskan supaya jadi pilotting, kemudian nanti diikuti dengan titik-titik yang lain. Jadi, ini memang satu dulu didorong (ITF Sunter) supaya fokus, kemudian nanti yang lainnya," kata Fitria.

Dalam RAPBD 2023 yang telah disepakati, Pemprov DKI memberikan suntikan modal kepada PT Jakpro untuk membangun ITF Sunter, dengan anggaran Rp517 miliar.

Alasan prioritas tersebut juga, kata Fitria yang menjadi sebab postur anggaran PMD untuk 10 BUMD dalam usulan RAPBD 2023 sebelumnya mencapai Rp8,1 triliun, kemudian dipangkas menjadi Rp7,2 triliun.

Fitria menjelaskan bahwa Pemprov DKI harus memangkas APBD 2023 agar bisa menyeimbangkan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan yang diterima dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan.

Terlebih, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memiliki tiga prioritas utama dalam penggunaan anggaran 2023 yakni pengendalian banjir, mengatasi kemacetan dan antisipasi resesi.

"Kemampuan keuangan kita juga terbatas. Pembagiannya bukan hanya untuk PMD, pasti ada bagian-bagian lain seperti untuk mengatasi kemacaten, kemudian banjir, terus resesi. Itu jadi pertimbangan juga. Jadi, kita memang harus punya pilihan mana yang penting dan mana yang siap untuk kita garap," katanya.