Pemkot Denpasar libatkan OMS untuk pengadaan barang-jasa program HIV

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Kota Denpasar, Bali, mulai tahun anggaran 2023 akan melibatkan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah terkait program pencegahan dan penanggulangan HIV.

"Dalam penanggulangan HIV-AIDS, pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr AA Ngurah Gede Dharmayuda di Denpasar, Kamis.

Menurut dia, dengan adanya pengadaan barang dan jasa (PBJ) melalui mekanisme Swakelola Tipe 3 telah memberikan kesempatan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung program-program pemerintah. Salah satunya dalam program penanggulangan HIV.

"Tentunya yang diswakelolakan itu yang sejalan untuk mendukung standar pelayanan minimal (SPM) Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS," ujarnya pada diskusi PBJ dalam Program HIV dengan Pendanaan Domestik melalui Mekanisme Swakelola Tipe 3.

Dharmayuda dalam acara yang diselenggarakan oleh Indonesia AIDS Coalition (IAC) tersebut mengatakan, pada 2023, OMS akan dilibatkan untuk pemetaan populasi kunci penderita HIV.

Sementara itu, Made Suprapta selaku Technical Officer Indonesia AIDS Coalition (IAC) di Kota Denpasar mengatakan dasar hukum keterlibatan OMS dalam PBJ itu tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ).

Selanjutnya peluang keterlibatan OMS untuk menggunakan dana pemerintah melalui skema swakelola tipe 3 ini merupakan turunan dari Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yakni Peraturan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021.

Suprapta mengatakan telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Kota Denpasar, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Denpasar, Forum Peduli AIDS Kota Denpasar serta dua OMS yang aktif dalam upaya penanggulangan AIDS (Yayasan Gaya Dewata dan Yayasan Spirit Paramacitta).

Ia mengaku telah mendapatkan respons positif dari Pemerintah Kota Denpasar, bahkan Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa berharap ke depannya lebih banyak OMS yang bisa dilibatkan.

"Kami harapkan proses ini bisa digaungkan sehingga ada respons positif dari pemerintah terkait keterlibatan OMS. Sebelumnya OMS yang bergerak di bidang HIV-AIDS banyak didanai oleh lembaga asing, namun belakangan banyak yang telah menyusut," ujarnya.

Menurut Suprapta, dengan OMS bisa mengakses dana dari APBD itu selain membantu pemerintah dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS, sekaligus bisa membantu mereka agar tetap bisa berkegiatan.

Sementara itu, Ni Wayan Sriwiyati dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Denpasar mengatakan aturan Swakelola Tipe 3 dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil, maka jejaring akan lebih kuat.

"Kegiatan kami selama ini lebih banyak pada upaya pencegahan. Kami tentu harus berjejaring dengan LSM yang merupakan ujung tombak karena mereka dapat bersentuhan langsung dengan komunitas-komunitas Orang dengan HIV (ODHIV)," ucapnya sembari mengatakan kasus kumulatif HIV-AIDS di Kota Denpasar hingga saat ini sebanyak 14.577 orang.

Koordinator Yayasan Gaya Dewata Made Karya mengatakan organisasi yang terbentuk sejak 1992 itu selama ini telah melakukan pendampingan dan penjangkauan bagi komunitas lelaki seks dengan lelaki (LSL) dan transgender perempuan (transpuan).

Dengan keterlibatan OMS dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, pihaknya juga telah menyiapkan proposal pelatihan bagi anggota komunitas agar mereka bisa tetap sadar untuk datang ke fasilitas kesehatan.

Sedangkan Putu Ayu Utami Dewi dari Yayasan Spirit Paramacitta mengatakan keterlibatan organisasi sosial masyarakat ini sangat penting untuk menjangkau ODHIV maupun keluarga yang terdampak.

"Pada awal organisasi ini terbentuk sekitar 2001, stigma juga datang dari para dokter yang bersentuhan langsung dengan pasien," ucapnya.

Belakangan, kata dia, banyak lembaga donor yang menghentikan atau menurunkan bantuan untuk OMS karena mungkin menganggap isu HIV-AIDS tak lagi sebagai isu yang "seksi".