Lima negara jadi tuan rumah KTT Demokrasi ke-2 pada Maret 2023

Washington (ANTARA) - Pemerintahan AS pada Selasa (29/11) mengatakan akan menjadi tuan rumah "Konferensi Tingkat Tinggi untuk Demokrasi" kedua bersama Korea Selatan dan tiga negara lain pada akhir Maret 2023.

KTT itu bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi di atas otoritarianisme negara-negara, seperti Rusia dan China, menurut laporan kantor berita Jepang Kyodo.

KTT pertama diadakan pada Desember 2021 dalam format virtual dengan mengundang Taiwan sebagai tamu, yang memicu ketegangan antara AS dan China karena Beijing menganggap pulau yang diperintah secara mandiri itu adalah bagian dari wilayah China.

Menurut Gedung Putih, siapa saja yang akan hadir dalam KTT selama dua hari dan dimulai pada 29 Maret itu belum diketahui.

Para pemimpin dunia diperkirakan akan berkumpul dalam KTT itu secara virtual, yang diikuti dengan pertemuan daring dan luring di setiap negara yang dihadiri perwakilan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Sebuah pernyataan bersama oleh lima negara tuan rumah --AS, Korsel, Kosta Rika, Belanda dan Zambia-- mengatakan bahwa tata kelola yang transparan dan akuntabel tetap menjadi cara terbaik untuk memberikan kemakmuran dan perdamaian abadi.

Kelompok tuan rumah yang beragam secara regional itu "menekankan bahwa nilai-nilai demokrasi adalah aspirasi global bersama dan tanggung jawab global bersama," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre kepada wartawan.

Selama KTT Demokrasi kedua, para peserta akan "menampilkan kemajuan" pada komitmen yang dibuat pada KTT pertama dan "menegaskan kembali vitalitas model demokrasi dan tindakan kolektif untuk menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman sekarang," ujar Jean-Pierre.

Untuk mempromosikan demokrasi, pemerintahan Biden mengatakan telah mendukung media yang bebas dan independen, terlibat dalam upaya antikorupsi, termasuk menargetkan oligarki Rusia yang mendapat manfaat dari perang Moskow melawan Ukraina, dan memajukan internet yang terbuka dan aman serta pemilihan umum yang bebas dan adil.

Sumber: Kyodo-OANA