Jakarta (ANTARA News) - Sidang Paripurna DPR yang dipimpin ketuanya Agung Laksono di DPR Senin diwarnai sejumlah interupsi mengenai aksi buruh yang kini berlangsung di seluruh tanah air. Dalam sidang paripurna itu, sejumlah wakil buruh yang melakukan unjuk rasa di DPR telah memasuki ruang sidang dan sejumlah anggota DPR menginginkan wakil dari buruh itu diberi kesempatan untuk mengungkapkan aspirasi mereka di depan anggota DPR yang sedang mengikuti sidang paripurna. Dalam interupsinya, anggota Komisi I DPR dari FPDIP, Effendi MS Simbolon mengatakan aksi unjuk rasa para buruh harus dilindungi, karena mereka hendak menyuarakan aspirasi murni mereka, yakni memperjuangkan hak minimal mereka sebagai buruh atau pekerja. "Buruh adalah pemangku kepentingan bangsa ini. Berikan hak mereka untuk menyuarakan kepentingan mereka," katanya. Politisi PDIP itu juga mempersoalkan adanya sejumlah ormas yang ikut dalam pengamanan aksi buruh. Menurut Effendi, Menko Polhukham sebelumnya telah menegaskan bahwa hanya ada 4 unsur yang dilibatkan dalam pengamanan unjuk rasa buruh, yakni polisi, TNI, aparat Tramtip dan satpam perusahaan atau kedutaan. "Selain empat unsur itu, tak ada pihak lain yang dibolehkan terlibat dalam pengamanan unjuk rasa buruh," katanya. Effendi meminta aparat polisi membubarkan ormas yang terlibat dalam pengamanan buruh dan meminta polisi untuk mengusut pihak yang memberikan dukungan dana pada ormas yang akan mengamanankan situasi dalam demo buruh 1 Mei itu. Dalam rapat paripurna, sejumlah anggota DPR mengusulkan agar 1 Mei dijadikan hari libur nasional sebagai simbol penghormatan terhadap buruh. "Saya setuju dengan usulan 1 Mei dijadikan hari libur nasional," kata Yuddy Chrisnandi dari Komisi I DPR. (*)

Copyright © ANTARA 2006