"Kolaborasi dengan banyak pihak, seperti Mafindo, AJI (Aliansi Jurnalis Independen), dan lain-lain, sangat diperlukan dalam menangkal isu hoaks di media sosial," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di Jakarta, Rabu.
Lolly mengatakan hal itu dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk penyusunan materi cek fakta, kelas cek fakta muda dan guru, pembuatan konten video dan materi prebunking, serta kegiatan puncak berupa Indonesia Fact-Checking Summit 2022.
Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan tersebut, lanjutnya, bisa dengan memproduksi konten-konten informasi yang benar untuk disebarluaskan. Kerja sama tersebut harus dilakukan karena hoaks sering viral karena memuat informasi tidak benar.
Lolly mengatakan tantangan pada Pemilu Serentak 2024, khususnya di media sosial, tidaklah banyak berubah karena regulasi yang digunakan masih sama.
Baca juga: Netfid: Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian meningkat jelang Pemilu
Sementara itu, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos juga menilai kolaborasi KPU dengan banyak pihak dalam menangkal isu hoaks sangat penting. Dia mengatakan KPU tidak mampu bekerja optimal melawan isu hoaks sendirian.
"Banyak sekali informasi yang tidak benar terhadap kami (KPU). Oleh karena itu, kolaborasi dengan banyak pihak sangatlah penting," kata Betty.
Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho menyatakan menjelang Pemilu 2024 hoaks politik semakin meningkat. Hal itu berkaca pada Pemilu 2014 dan 2019 di mana hoaks banyak menyasar penyelenggara pemilu, partai politik, kandidat, dan pemilih.
"Pada 2019, hoaks politik mencapai 52,7 persen. Dua pemilu presiden plus Pilkada DKI 2017 itu menggambarkan tingginya produksi hoaks," ujar Eko Nugroho.
Baca juga: Ketum Pemuda Muhammadiyah meminta berhenti menebar hoaks jelang Pemilu
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022
