Bawaslu Kulon Progo libatkan kelompok difabel dalam pengawasan pemilu

Kulon Progo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melibatkan panwaslu kecamatan dan kelompok difabel perwakilan dari ragam disabilitas yang berbeda dalam di 12 kecamatan dalam pengawasan pemilu partisipatif.

Ketua Bawaslu Kulon Progo Ria Harlinawati di Kulon Progo, Rabu, mengatakan Bawaslu Kulon Progo berkomitmen wujud Pemilu 2024 inklusif terutama bagi penyandang disabilitas.

"Untuk itu, kami telah melakukan rapat koordinasi berkala dengan panwaslu kecamatan dan kelompok difabel perwakilan dari 12 kecamatan dan dari ragam disabilitas yang berbeda," kata Ria Harlinawati.

Ragam perwakilan disabilitas yakni disabilitas netra, disabilitas rungu wicara, disabilitas daksa, serta disabilitas mental.

Ia mengatakan bahwa rakor tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk memetakan potensi permasalahan yang dialami oleh pemilih difabel dalam proses pemilu, serta merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan pemilu inklusif.

"Pemilu akses terutama bagi teman-teman difabel seharusnya tidak hanya saat di tempat pemungutan suara (TPS), namun sebagai penyelenggara pemilu. Kami harus juga memastikan bahwa teman-teman difabel ini juga mendapatkan akses terkait informasi dan sosialisasi kepemiluan,” katanya.

Ria Harlinawati mengatakan setiap ragam disabilitas melakukan pemetaan potensi permasalahan dan merumuskan strategi pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 bersama panwaslu kecamatan se-Kulon Progo.

"Pemetaan ragam disabilitas sangat dibutuhkan supaya setiap tahapan pemilu hingga pencoblosan tidak dirugikan," katanya.

Penyandang disabilitas tuli dari Kecamatan Sentolo Hikmat Sholeh mengatakan permasalahan di TPS bagi disabilitas tuli karena kebanyakan pemilih dipanggil dengan suara.

"Terkadang pemilih tuli terlewat karena panggilan dari panitia menggunakan suara, seharusnya bisa dengan cara lain, misalnya ditepuk,” kata Hikmat yang disampaikan dengan bahasa isyarat.

Sedangkan bagi disabilitas rungu wicara yang tidak memahami bahasa isyarat, Hikmat mengusulkan untuk melibatkan keluarga dalam menyampaikan sosialisasi.

"Kami berharap dalam Pemilu 2024 nanti, kami benar-benar menggunakan hak pilih kami dengan baik," katanya.