KPPPA: Pemberdayaan perempuan jadi solusi penurunan pekerja anak

Jakarta (ANTARA) - Peningkatan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor bisa menjadi solusi penurunan pekerja anak dan perkawinan anak, kata Asisten Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Eni Widiyanti.

"Jadi dengan peningkatan pemberdayaan perempuan diyakini bisa jadi solusi bagi peningkatan pengasuhan dan pendidikan anak, kemudian penurunan kekerasan pada perempuan dan anak, pekerja anak dan perkawinan anak," ucapnya dalam diskusi mengenai "Menutup Kesenjangan Gender di Dunia Digital" dalam rangka memperingati Hari Ibu di Jakarta, Rabu.

Presiden kepada Kementerian PPPA memberikan lima arahan sebagai upaya meningkatkan partisipasi perempuan. Sebanyak lima arahan tersebut, yakni meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berbasis gender, peningkatan pengasuhan ibu dan anak, penurunan kekerasan pada perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan penurunan perkawinan anak.

Namun, katanya, dalam mempelajari dan beradaptasi di dunia digital, perempuan masih perlu menghadapi tantangan dengan berbagai kebijakan yang belum berpihak pada perempuan.

Baca juga: KemenPPPA optimistis UMKM perempuan tetap bertahan jika terjadi resesi

Tantangan tersebut, antara lain internet yang kurang memadai, kebijakan yang belum responsif gender, peran ganda yang masih dibebankan kepada perempuan, dan maraknya kekerasan berbasis gender di ranah digital.

"Hambatan ini bukan muncul karena perempuan makhluk yang lemah tapi sering kali budaya patriarki yang menganggap perempuan sebagai masyarakat kelas dua sehingga kontribusinya masih belum signifikan," ucapnya.

Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2021 menunjukkan penduduk usia lima tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir di perkotaan sebanyak 74,23 persen untuk laki-laki dan 69,3 persen untuk perempuan. Sebanyak 46 persen perempuan di pedesaan juga tercatat mengakses internet namun masih di bawah laki-laki.

Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah populasi perempuan di Indonesia mencapai 133 juta dari total 273 juta penduduk Indonesia dan 53,6 persen dari jumlah tersebut adalah perempuan usia produktif.

Dari jumlah tersebut, ia mengatakan perempuan memiliki potensi yang besar untuk ikut mendorong kemajuan Indonesia, termasuk bidang ekonomi.

Namun hingga saat ini, data kepemimpinan perempuan di perusahaan sebagai dewan direksi hanya sebesar 8,3 persen dan CEO perempuan 3,1 persen. Dari data ini berbanding terbalik dengan jumlah populasi perempuan yang mencapai setengah dari jumlah total populasi Indonesia.

"Potensi ini tidak hanya sebatas gagasan saja, studi menyimpulkan bahwa peningkatan potensi perempuan dapat menghasilkan perubahan positif dan signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Eni.

Baca juga: Kemen PPPA: Kesetaraan laki dan perempuan kunci kesejahteraan bangsa
Baca juga: Perlu perhatian untuk tingkatkan potensi kepemimpinan perempuan
Baca juga: KemenPPPA: Sudah banyak perempuan terlibat dalam pemerintahan desa