Jakarta (ANTARA News) - Beberapa saat setelah dideklarasikan, Partai Kejayaan Nusantara (PKN) akan merekrut Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan untuk dimasukkan dalam jajaran ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP). "Pak Bagir tidak lama lagi akan pensiun dari jabatannya sebagai Ketua MA, oleh sebab itu kami berencana merekrutnya sebelum Pemilu 2009," kata Ketua Umum PKN Kemal Roemawi usai acara deklarasi di Jakarta, Minggu. Menurut dia, Bagir Manan adalah salah satu pengurus Parliament Watch Indonesia bersama mantan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim dan mantan penasehat Presiden Abdurrahman Wahid, Harun Al Rasyid. "Kami bersama-sama di organisasi tersebut, sehingga sangat beralasan kalau mereka nanti akan saya libatkan dalam partai ini," kata Kemal yang masih tercatat sebagai Ketua Parliament Watch Indonesia itu. Lebih lanjut ia juga menolak anggapan PKN sebagai partai bentukan pemerintah, meskipun platform partai yang dideklarasikan di Jakarta, Minggu, mendukung program kerja pemerintah. "Kami mendukung program pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, tetapi bukan berarti partai yang kami dirikan ini dibentuk oleh pemerintah," ujarnya. Meski demikian, tambahnya, partai ini akan bersikap kritis kepada pemerintah terutama dalam pemberantasan korupsi yang dinilainya masih diskriminatif. "Sebagai partai yang belum dikenal luas, PKN sadar tidak mudah mengartikulasikan keinginan masyarakat, tetapi bagaimana pun juga kami tetap akan berupaya semaksimal mungkin agar ketidak adilan, kecurangan, perbuatan korupsi dan kolusi bisa dihindari," ujarnya. Ia sangat memahami keinginan dan harapan masyarakat kepada pemerintah, oleh sebab itu ia dan beberapa rekan-rekannya mendirikan partai tersebut yang kini telah memiliki 33 Dewan Pengurus Daerah (DPD) untuk tingkat provinsi dan 150 Dewan Pengurus Cabang (DPC) untuk tingkat kabupaten/kota. Menurut dia dewasa ini masyarakat cenderung apriori terhadap partai politik, karena masyarakat hanya dijadikan alat kekuasaan menjelang Pemilu. "Oleh sebab itu kami ingin menjadikan masyarakat sebagai subyek politik, bukan obyek politik seperti yang terjadi sekarang ini," ujar peraih gelar Profesor dari Pitsburg State University, Amerika, itu. Dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, PKN mentargetkan sekitar 10 ribu anggota dari wilayah Jakarta dan sekitarnya.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006