Wapres Ma'ruf: Kehadiran gereja membuka peradaban Papua

Jayapura (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai kehadiran gereja telah membuka peradaban Papua sehingga mewarnai pembangunan di pulau tersebut.

"Sentuhan ajaran gereja bagi masyarakat Papua dan peran gereja sangat berarti dalam tatanan sosial dan pendekatan pembangunan Papua. Kehadiran gereja telah membuka peradaban Papua, mewarnai proses pembangunan, dan pemerintahan daerah," kata Wapres Ma'ruf Amin di Jayapura, Selasa.

Wapres menyampaikan hal tersebut saat melakukan pertemuan dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua (PGGP) Papua dan Papua Barat dan pengurus Papua Christian Centre (PCC) didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun dan dihadiri Ketua Umum PGGP Hizkia Rollo dan jajaran.

"Terima kasih kepada gereja, pimpinan sinode, pendeta, dan tokoh-tokoh agama yang telah menjalankan peran profetik dalam pembangunan keumatan, kemanusiaan, kebangsaan, dan kedamaian di Tanah Papua," tambah Wapres.

Menurut Wapres, pelayanan gereja dengan prinsip kasih memiliki andil penting dalam membangun kehidupan spiritual berkualitas dan saling mengasihi.

"Sesuai dengan prinsip Kristiani, 'Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri'. Artinya, prinsip kasih telah menjadi ajaran universal yang dimiliki agama-agama di dunia ini sehingga tatanan masyarakat akan semakin damai sebagaimana yang kita harapkan selama ini," ungkap Wapres.

Pemerintah, menurut Wapres, memiliki komitmen kuat untuk meneguhkan semangat baru, paradigma baru, dan cara kerja baru agar menghasilkan lompatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Komitmen itu, kata Wapres, tercermin dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur tentang Otonomi Khusus Papua dengan pembentukan badan khusus bernama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua.

"Badan itu diketuai oleh Wakil Presiden. UU Otonomi Khusus mengamanatkan pentingnya sebuah desain besar pembangunan Papua 20 tahun ke depan yang kita sebut Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041," ungkap Wapres.

Wapres berharap PGGP melalui PCC dapat bergandengan tangan dalam mengawal terobosan pembangunan Papua.

Saat ini ada enam provinsi di Papua, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, serta Papua Pegunungan yang merupakan pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan pemekaran Provinsi Papua Barat.