Dirjen SDPPI: Pemerintah fasilitasi pembangunan fiber optik

urusan kabel Ini membutuhkan pelaku-pelaku di lapangan yang profesional

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah wajib memfasilitasi pembangunan jaringan fiber optik.

"Wajib bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu memfasilitasi pembangunan fiber optik di Indonesia," ujar Pelaksana tugas (Plt) Dirjen SDPPI Ismail pada pembukaan rapat kerja nasional Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) di Jakarta, Selasa.

Ismail mengatakan bahwa APJATEL merupakan asosiasi yang sangat penting di industri telekomunikasi. Untuk itu, kata dia, perlu adanya sinergi antara pemerintah dan asosiasi agar pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Tanah Air bisa terus berjalan baik.

Dia mengatakan salah satu peran pemerintah dalam mendukung pembangunan jaringan fiber optik adalah dengan mencegah adanya birokrasi perizinan yang berbelit-belit.

Pemerintah terus berupaya agar proses perizinan tersebut bisa dilakukan secara cepat dan jelas. Ismail pun menekankan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang "bermain" dalam proses pembangunan infrastruktur jaringan fiber optik.

Dia mengatakan apabila ada biaya yang dikeluarkan, hal tersebut harus disampaikan secara transparan.

"Kalaupun ada cost di sana harus juga put on the table, jangan under the table cost yang berkaitan dengan masalah pembangunan fiber optik, karena risikonya sangat besar kalau pemerintah baik pusat maupun daerah mengambil posisi untuk mengambil kesempatan di dalam proses pembangunan fiber optik ini," ujar dia.

Ismail menegaskan akan ada efek berganda ketika pemerintah tidak mendukung pembangunan jaringan telekomunikasi fiber optik ini.

Ada berbagai sektor, mulai dari pariwisata, perdagangan, pertanian, hingga logistik yang dirugikan apabila pembangunan tersebut tidak berjalan.

"Semua menunggu kehadiran konektivitas yang andal itu, dan kalau kita bermain-main dalam urusan perizinan di sana, maka effect multiplier yang seharusnya diperoleh dengan hadirnya infrastruktur itu yang tergadaikan," ujar Ismail.

Ismail menilai filosofi tersebut sangat penting untuk diketahui oleh seluruh pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah agar ke depan tidak ada lagi proses-proses yang memperlambat pembangunan.

Untuk itu, dia menilai diperlukan adanya kegiatan berkeliling ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan filosofi tersebut agar bisa terimplementasikan dengan baik.

"Memang saya harus sering untuk roadshow ke bawah mendatangi sahabat-sahabat di daerah untuk berbicara tentang filosofi ini dan ditangkap oleh top level manajemen, para gubernur, para wali kota, para bupati, dan sebagainya mereka kampanye itu harus sadar betul niatnya untuk mensejahterakan rakyat," ucap dia.

Di sisi lain, Ismail juga meminta kepada APJATEL untuk tetap bertanggung jawab terhadap kualitas pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Tanah Air.

Tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang tidak terawasi dengan baik.

Untuk itu, Ismail mendorong kepada APJATEL untuk meningkatkan kompetensi para pekerja di lapangan agar pengerjaan pembangunan bisa berjalan optimal.

"Untuk urusan kabel Ini membutuhkan pelaku-pelaku di lapangan yang profesional, karena tidak mungkin juga bapak ibu sekalian untuk bisa memantau layer cabling terutama di darat ini yang sangat membahayakan dan merepotkan kita ke depan kalau tidak ditangani dengan penanganan yang profesional," kata Ismail.

Dalam kesempatan itu, Ismail juga berpesan kepada APJATEL untuk mempertimbangkan penerapan digitalisasi dalam pembangunan jaringan fiber optik, mulai dari aspek perencanaan, pengoperasian, hingga pengawasan.

Selain itu, dia juga mendorong agar porsi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam pembangunan infrastruktur jaringan fiber optik bisa terus ditingkatkan.

"TKDN ini merupakan tekad bersama keberpihakan dari bapak ibu sekalian karena ini adalah bagian yang sangat mungkin untuk kita tingkatkan sampai 60 persen, sampai 80 persen, atau hampir 100 persen sehingga ada bagian dari industri telekomunikasi ini yang bisa kita klaim bahwa kita sudah menjadi tuan rumah di dalam pembangunan fiber optik di Indonesia," ucap Ismail.