Kemampuan memenuhi kebutuhan komoditas itu diyakini dapat mengendalikan inflasi sekaligus menyejahterakan petani Papua.
Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) setempat terus melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi, agar target pada akhir tahun ini berada pada kisaran 5 persen, dapat tercapai.
Papua kini berada di urutan keenam dan tertinggi inflasi se-Indonesia dengan angka 7,27 persen. Untuk itu TPID Papua bersama pemerintah serta instansi terkait sedang membangun kerja sama meningkatkan produktivitas sejumlah komoditas pertanian, salah satunya dengan membuka lahan pertanian di sejumlah daerah di Bumi Cenderawasih.
Angka 7,27 persen tersebut berdasarkan data mulai awal Januari hingga Agustus 2022 Angka tersebut tergolong sangat tinggi karena inflasi nasional periode sama hanya 3,63 persen.
Oleh karena itu, Pemprov Papua bersama pemda-pemda bertekad menjinakkan inflasi, agar secara akumulasi (Januari-Desember 2022) masih dalam kisaran 5 persen.
Untuk menurunkan angka tersebut ada empat langkah utama yang harus diperhatikan dalam mengendalikan inflasi, yakni ketersediaan stok, harga yang dapat dikendalikan, pasokan kebutuhan terjamin, dan menjalin koordinasi antara provinsi dan kabupaten setempat.
Hal inilah yang harus dilakukan pemerintah agar inflasi Papua tidak melonjak hingga 7,27 persen. Dengan melakukan empat langkah tersebut maka target akumulasi inflasi hingga akhir tahun berada di kisaran 5 persen dapat tercapai.
Papua selama ini harus mendatangkan bahan pangan dari luar daerah sehingga ketika sampai di provinsi ini harga komoditas penting menjadi lebih mahal karena ongkos transportasi yang tidak murah.
Untuk itu Pemprov Papua mengidentifikasi potensi-potensi peningkatan produktivitas pertanian seperti di Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura.
Selain itu, salah satunya yakni memperluas kerja sama antardaerah agar suatu wilayah untuk saling mencukupi kebutuhan dasar sehingga bisa menekan laju inflasi.
Untuk itu Pemprov Papua telah melakukan penanaman cabai dengan luas lahan 30 hektare yang berada di Kawasan Pir satu, Kampung Yanamaa, Kabupaten Keerom, Papua.
Selain cabai, ke depan bakal dilakukan penanaman padi, bawang merah, bawang putih, dan beberapa komoditas yang biasanya didatangkan dari luar daerah. Pemprov Papua paling tidak membutuhkan 200 hektare lahan untuk merealisasikan rencana tersebut.
"Untuk itu kami dari Pemerintah Provinsi Papua bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Keerom menyediakan lahan seluar 200 hektare. Lahan tersebut akan ditanami komoditas-komoditas pertanian," kata Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun.
Hortikultura
Kini Pemprov Papua melalui Dinas Pertanian dan Pangan setempat sedang mempersiapkan tiga kawasan hortikultura, yang selain berada di Kabupaten Keerom, pihaknya juga bekerja sama dengan Kota dan Kabupaten Jayapura dengan begitu Papua memiliki sentra komoditas pertanian.
Alasan ketiga kawasan tersebut dilirik karena lahan yang dimiliki masih luas dan pangsa pasarnya pun bagus sehingga mempermudah dalam pengawasan dan pendistribusian ke sembilan kabupaten serta tiga provinsi di Daerah Otonomi Baru (DOB). Dengan demikian Papua akan menjadi penyangga untuk komoditas strategis tersebut.
Dengan menjadikan tiga kabupaten kota tersebut menjadi kawasan hortikultura diharapkan ke depan provinsi induk juga memiliki komoditas unggulan, yang sebelumnya berada pada Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
“Terbentuknya tiga DOB merupakan tantangan bagi kami, namun juga menjadi potensi bagi sembilan kabupaten yang ada di provinsi induk sehingga ke depan dapat menjadi penyangga bagi tiga provinsi tersebut,” ujar Pelaksana Tugas Dinas Pertanian Provinsi Papua Salomon Telenggen.
Langka-langkah tersebut juga sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait dengan pengendalian inflasi secara nasional sehingga dapat dikendalikan.
Sementara itu, pada proses penanaman komoditas di Kabupaten Keerom, Pemprov Papua, melibatkan dua distrik, yakni Arso Kota dan Skamto yang tersebar di empat kampung dengan melibatkan 36 kelompok tani di kabupaten setempat. Dengan begitu ke depan Papua tidak mengalami kekurangan cabai, bawang merah, dan beberapa komoditas lainnya.
Ikhtiar tersebut adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam mengendalikan inflasi, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru 2023 yang diperkirakan disertai dengan meningkatnya permintaan komoditas tersebut.
Untuk itu, pemerintah berharap kepada masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan apalagi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023, agar tidak terjadi lonjakan harga dan stok barang tetap stabil dengan harga yang terjangkau.
Angin segar
Kerja sama yang dilakukan bersama Pemprov Papua itu menjadi angin segar bagi para petani karena lahan-lahan tersebut memiliki nilai tambah untuk perekonomian keluarga.
Apalagi hampir 80 persen mata pencarian masyarakat bergantung pada sektor pertanian. Untuk itu, ke depan Kabupaten Keerom dapat menyuplai komoditas-komoditas tersebut ke kabupaten sekitarnya serta tiga provinsi DOB, khususnya di wilayah pegunungan.
Pemerintah Kabupaten Keerom telah memetakan daerah mana saja yang menjadi sentral cabai, bawang merah, bawang putih, dan beberapa komoditas.
Dengan demikian, saat panen bakal terlihat jelas wilayah mana saja yang akan memenuhi kebutuhan cabai, bawang merah, dan lainnya.
“Kami mendukung program Pemprov Papua karena di wilayah ini masih banyak lahan kosong yang bisa dimanfaatkan petani untuk menambah pendapatan,” kata Wakil Bupati Keerom Wahfir Kosasih.
Kemampuan memenuhi kebutuhan komoditas itu diyakini dapat mengendalikan inflasi sekaligus menyejahterakan petani Papua.
Editor: Achmad Zaenal M
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2022
