GMNI: Pemimpin Indonesia masa depan harus paham geopolitik

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Arjuna Putra Aldino menyampaikan kriteria calon pemimpin Indonesia pada masa harus paham lanskap geopolitik global saat ini.

“Pemimpin ke depan harus punya visi geopolitik, setidaknya mampu membaca lanskap geopolitik global. Terutama agar Indonesia mampu mengelola globalisasi untuk kepentingan kesejahteraan rakyat," kata Arjuna di Jakarta Minggu.

Menurut Arjuna, variabel geopolitik sangat berpengaruh pada upaya Indonesia untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Di tengah dunia yang berada dalam interkoneksi dan interpendent (saling ketergantungan), variabel geopolitik tidak boleh diabaikan dalam mendesain masa depan Indonesia.

Arjuna menyampaikan saat memanasnya konflik geopolitik perebutan Ukraina sebagai daerah penyangga antara Rusia dan Eropa barat, ada tren regional di kawasan Asia yang sepertinya luput jadi sorotan, yaitu potensi meletusnya krisis baru di Selat Taiwan.

"Ditambah kebangkitan kerja sama multilateral antara Eropa dan Asia yang dimotori China dan Rusia, semakin mengkhawatirkan AS dan blok narat membuat meletusnya konflik geopolitik di Selat Taiwan bukan hal yang tak mungkin terjadi," kata dia.

Lokasi geografis yang diapit oleh beberapa kawasan strategis, seperti Selat Malaka, Laut China Selatan, Semenanjung Korea, dan juga Filipina bisa jadi akan menyeret Taiwan masuk kancah pertarungan baru di kawasan Asia Timur, menyusul memanasnya krisis Ukraina-Rusia.

China, lanjut dia, melihat posisi Taiwan sebagaimana Rusia melihat Ukraina, yakni sebagai daerah penyangga, terutama kaitannya dengan perdagangan lintas selat.

"Hal ini membuat pasifik kini menjadi 'teater' bagi pertarungan geopolitik global. Posisi Indonesia menjadi episentrum yang tentunya ditetapkan sebagai sasaran utama untuk digalang sebagai sekutu strategis diantara sejumlah aliansi negara-negara yang berkepentingan," katanya.

Maka, menurut Arjuna, Indonesia tidak boleh hanya mengartikan pemilihan presiden sebagai aktivitas politik rutin lima tahunan.

“Situasi di Selat Taiwan sangat berpengaruh pada kepentingan Indonesia bahkan dunia. Dia akan berpengaruh pada jalur perdagangan lintas selat baik jalur energi atau pangan global. Sangat disayangkan apabila perhelatan politik 2024 hanya diartikan aktivitas politik lima tahunan," ucapnya.

Selain itu, Arjuna juga menyampaikan sikap politik GMNI yang memilih independen dan kritis dalam menghadapi perhelatan politik 2024. Peran GMNI, yakni memastikan pemimpin Indonesia ke depan berpihak pada kepentingan rakyat kecil.

Menurut dia, GMNI menolak setiap penggunaan politik identitas yang bisa merusak keakraban kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Semua kader GMNI harus bersikap kritis, terutama yang menyangkut kehidupan rakyat kecil dan harus berani melawan di garda depan penggunaan politik identitas yang bisa merusak kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.