Dana beku Venezuela akan dicairkan untuk bantuan kemanusiaan

Mexico City (ANTARA) - Pemerintah dan oposisi Venezuela telah meminta PBB untuk mengelola dana miliaran dolar yang saat ini disimpan di sejumlah bank asing.

Dana tersebut secara bertahap akan dicairkan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di negara kaya minyak itu, menurut pengumuman delegasi di Mexico City pada Sabtu.

Sejumlah sumber mengatakan kepada Reuters bulan lalu bahwa dana yang dibekukan itu berjumlah lebih dari tiga miliar dolar AS (sekitar Rp47 triliun).

Uang tersebut, yang disimpan di rekening milik Venezuela di luar negeri, dibekukan oleh Amerika Serikat (AS) dan bank-bank Eropa setelah AS di bawah pemerintahan presiden Donald Trump, meningkatkan sanksi yang dirancang untuk menekan Presiden Nicolas Maduro agar mengupayakan pemilu secara bebas.

Perundingan antara pemerintahan Maduro dan lawan politiknya berlanjut di Mexico City pada Sabtu, dimediasi oleh Norwegia, setelah terhenti selama lebih dari satu tahun.

Setelah pengumuman pengelolaan dana oleh PBB, Kementerian Keuangan AS mengeluarkan izin bagi Chevron, yang merupakan perusahaan minyak AS terbesar kedua, untuk memperluas operasi di Venezuela. Izin tersebut memungkinkan mereka untuk mengimpor minyak mentah Venezuela ke AS.

Mediator Norwegia Dag Nylander memuji perjanjian tersebut sebagai "tonggak sejarah" meski krisis negara itu hanya dapat diatasi oleh rakyat Venezuela sendiri.

"Sejumlah pihak telah mengidentifikasi serangkaian sumber daya milik negara Venezuela, yang dibekukan di sistem keuangan internasional, yang memungkinkan untuk diakses secara progresif," katanya.

Delegasi pemerintahan dipimpin oleh pemimpin kongres Jorge Rodriguez dari partai berkuasa Venezuela, Partai Persatuan Sosialis (PSUV), dan kelompok oposisi dikepalai oleh politikus Gerardo Blyde.

Maduro mengatakan tujuan perundingan tersebut adalah untuk memulihkan sumber daya yang "dicuri" untuk investasi publik.

"Jadi, kita lihat masalah lain apa yang dapat didiskusikan."

Dana tersebut ditetapkan untuk menstabilkan jaringan listrik negara, memperbaiki infrastruktur pendidikan dan mengatasi dampak hujan dan banjir yang mematikan tahun ini.

Pencairan dana tersebut merupakan bagian dari agenda luas yang mencakup sanksi AS terhadap Venezuela, persyaratan untuk pemilu presiden mendatang dan status ratusan tahanan politik - meski isu itu tidak didiskusikan dalam perundingan tersebut.

"Perjanjian ini memberikan templat untuk memastikan kemajuan lebih lanjut," kata Uni Eropa dalam sebuah pernyataan, mendesak para pihak untuk berupaya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri krisis kemanusiaan dan "pemulihan institusi demokrasi."

Lebih dari 7,1 juta warga Venezuela meninggalkan negara mereka menurut estimasi PBB tahun ini, banyak yang bermigrasi ke negara-negara Amerika Latin lainnya atau AS, saat negara itu berjuang mengatasi inflasi tinggi, kekurangan pangan dan obat-obatan.

Lebih dari separuh migran dari Venezuela tidak memiliki akses untuk memperoleh makanan tiga kali sehari, menurut estimasi PBB.

Di Venezuela, survei dari beberapa universitas setempat tahun ini menunjukkan sekitar 78 persen penduduk khawatir kekurangan makanan, dibandingkan 88 persen pada 2021.

Sejumlah kritikus Venezuela dan AS menyuarakan kekhawatiran bahwa suntikan likuiditas dapat meningkatkan popularitas Maduro sebelum pemilu 2024 di negara itu.

Sumber: Reuters
Baca juga: Oposisi Venezuela setujui Rp1,4 triliun dana beku untuk vaksin COVID
Baca juga: Pekerja medis Venezuela mulai terima upah dari dana yang disita AS
Baca juga: Kolombia ingatkan Venezuela agar dana untuk pangan, bukan rudal