Kemenko Perekonomian: BIMP-EIGA jadi momentum bangkit dari Pandemi

Pontianak (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi selaku Senior Official mengatakan forum BIMP-EIGA menjadi momen empat negara untuk membangkitkan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

"Pemulihan dari dampak COVID-19 serta tantangan kondisi global yang semakin tidak menentu menjadi latar belakang pengaktifan kembali forum kerja sama antar Pemerintah Daerah ini, terutama untuk memperkuat kerja sama dalam program-program konkret yang dapat memberi manfaat langsung kepada pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat," kata Edi di Pontianak, Sabtu.

Hal ini juga sejalan dengan hasil Mid-Term Review (MTR) BIMP-EAGA Vision 2025 (BEV 2025) yang salah satunya merekomendasikan penguatan institusi, termasuk melalui penguatan partisipasi Pemerintah Daerah untuk implementasi BEV 2025 yang lebih komprehensif.

Dia mengatakan, untuk mendorong capaian target sampai dengan tahun 2025, paling tidak terdapat tiga langkah strategis yang dapat dilakukan.

Pertama, mengidentifikasi dan memprioritaskan proyek-proyek yang konkret dan berdampak langsung pada masyarakat menjadi hal pertama yang dapat dilakukan, terutama kolaborasi dalam beberapa sektor strategis seperti sektor pariwisata, pertanian, energi, serta perdagangan dan investasi.

"Selanjutnya, penguatan mekanisme kolaborasi seluruh elemen dalam kerja sama. Pelibatan seluruh elemen dalam BIMP-EAGA termasuk sektor swasta akan menjadi kunci terlaksananya implementasi yang komprehensif dan efektif," tuturnya.

Kemudian, lanjutnya, penguatan mekanisme evaluasi berbagai proyek yang ada juga harus menjadi perhatian untuk memastikan pelaksanaan inisiatif berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Edi menambahkan, para perwakilan delegasi yang hadir dalam forum tersebut sepakat bahwa kerja sama sub-kawasan BIMP-EAGA harus memainkan perannya sebagai building block bagi integrasi ekonomi di kawasan yang lebih luas di ASEAN.

"Daerah harus menjadi motor penggerak utama dalam kerja sama subkawasan, di mana Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan dunia usaha sebagai implementator akan mendapatkan manfaat nyata dari pelaksanaan berbagai program," katanya.

Untuk mendukung berbagai langkah tersebut, para Pemimpin Daerah serta perwakilan lembaga mitra mendukung inisiatif revitalisasi CMGLF, sebagai wadah bagi para pemimpin daerah untuk saling berbagi inisiatif dan berkolaborasi merealisasikan potensi-potensi proyek pembangunan kawasan.

Terkait hal ini, perwakilan dari Filipina turut menyampaikan perlunya kerja sama dalam kerangka BIMP-EAGA juga dapat diperluas hingga menjangkau pemangku kepentingan lain di luar Pemerintah maupun pelaku usaha, seperti parlemen.

Salah satu bentuk kerja sama konkret dalam kerangka BIMP-EAGA adalah interkoneksi listrik di daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak yang mampu melayani sembilan kota/kabupaten yakni Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, dan Sintang.

Ke epan, di perbatasan Entikong-Tebbedu juga akan didorong kerja sama berupa Special Border Economic Zone maupun kerja sama di perbatasan lain seperti Nanga Badau dan Aruk.

"Sebagai penutup, pertemuan menyepakati pelaksanaan the 5th CMLGF selanjutnya di Brunei Darussalam pada tahun 2023," kata dia.