Sektor swasta didorong tingkatkan peran dalam pemberantasan korupsi

Jakarta (ANTARA) — Peran sektor swasta perlu lebih ditingkatkan dalam upaya memerangi korupsi yang selama ini telah memberikan dampak buruk bagi dunia bisnis di Indonesia, bukan saja karena menghambat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan daya saing bisnis, namun juga meningkatkan biaya aktivitas bisnis secara global.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Erry Riyana Hardjapamekas, di acara KAKI Forum yang bertema “Arah Kebijakan dan Tantangan Tahun 2023: Pencegahan Korupsi oleh Sektor Swasta” di Jakarta, Jumat.

“Banyak modus yang dilakukan dalam sejumlah praktek korupsi di sektor swasta, antara lain pembayaran tambahan atau insentif lainnya untuk mempermudah dan melancarkan bisnis, yang tentunya sangat merugikan dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi dalam kegiatan bisnis,” ujar Erry.

Oleh karena itu, Erry menilai sektor swasta memiliki peran penting dalam memberantas korupsi, sekaligus menciptakan solusi yang mendukung prioritas pembangunan Indonesia.

“Sektor swasta memiliki peran yang penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui ekosistem bisnis yang bebas korupsi, perekonomian Indonesia akan menarik lebih banyak investor dan memberikan potensi kerja sama bisnis jangka panjang,” tambahnya.

Lebih jauh mantan Ketua KPK ini menjelaskan meskipun belum ada undang-undang yang mengatur korupsi antara pihak swasta dan swasta, bukan berarti tidak ada kebijakan atau regulasi yang mengatur tindak pencegahan korupsi di sektor swasta.

“Korporasi saat ini bisa terjerat kasus korupsi jika tidak memiliki langkah-langkah kebijakan anti-korupsi,” tegas Erry. “Pada tahun 2017, pertama kalinya korporasi didakwa korupsi, dan meningkat menjadi empat perusahaan pada tahun. 2018, hal itu berarti bahwa dalam situasi saat ini sektor swasta juga akan bertanggung jawab atas praktik korupsi mereka,” tuturnya menambahkan.

Sejumlah pembicara penting turut hadir dalam kegiatan KAKI Forum --yang akan menjadi wadah bagi perusahaan untuk bertemu dan berdiskusi bersama tentang isu korupsi saat ini dan bersama-sama mencari solusi, antara lain; Sigit Pramono, Ketua Umum IICD dan IIPG, M. Arsjad Rasjid P. M., Ketua Umum KADIN Indonesia dan John Morrell, Regional Director for Asia and Pacific, Center for International Private Enterprise (CIPE).