Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Palestina yang berasal dari Partai HAMAS, Mahmud Al-Zahar, akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada 25-26 Mei 2006, di tengah tekanan yang dialami pemerintah baru Palestina oleh Amerika Serikat (AS), Uni Eropa dan Israel berupa penghentikan bantuan dana. "Kita (pemerintah Indonesia, red) menyambut baik kedatangan Menlu Palestina," kata Juru Bicara Deplu, Yuri Octavian Thamrin, di Jakarta, Jumat. Yuri belum merinci agenda kunjungan Menlu Palestina, namun beberapa waktu sebelumnya Deplu RI mengatakan bahwa kedatangan Mahmud Al-Zahar akan diisi dengan pembahasan tentang rencana pemberian bantuan riil yang lebih besar dari Indonesia kepada Palestina. Jubir Deplu juga belum menyebutkan siapa-siapa saja yang akan ditemui Al-Zahar selama kunjungannya nanti. Kunjungan Menlu Al-Zahar ke Indonesia akan menjadi kunjungan perdananya setelah terjadi perubahan terhadap pemerintahan di Palestina, menyusul kemenangan Partai HAMAS dalam pemilu Januari 2006. Namun saat ini kondisi di Palestina memburuk setelah Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa serta Israel memutuskan untuk menghentikan bantuan kepada Palestina setelah Hamas memenangi Pemilihan Umum. Negara-negara tersebut mengultimatum bahwa bantuan untuk Palestina akan dipulihkan apabila pemerintah Palestina yang baru di bawah pimpinan Hamas mengakui Israel. Terkait dengan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Indonesia tidak setuju bantuan kepada Palestina dihentikan. "Beri kesempatan kepada Hamas untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Jangan justru dihentikan bantuan kepada mereka," katanya. Indonesia, lanjut Presiden, mendukung pemerintahan baru di negara tersebut dan mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina. Juru Bicara Deplu Yuri Thamrin, sementara itu, membantah pemberitaan baru-baru ini bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggagas sebuah forum baru untuk membantu penyelesaian damai konflik Palestina-Israel. "Itu bukan forum yang sama sekali baru, apalagi berupa alternatif. Tidak. Ini adalah forum yang sudah ada, yang mungkin dikategorikan sebagai `ring dua`," ujarnya. `Ring dua` yang dimaksud Yuri adalah konferensi internasional tentang Palestina yang telah ada sejak tahun 1992, yaitu forum yang berupaya mendorong penyelesaian masalah Palestina. Berbagai negara besar di Gerakan Non-Blok, termasuk Indonesia, India, dan Afrika Selatan, maupun sejumlah negara Eropa, berpartisipasi dalam forum tersebut. Sementara `ring satu` dalam peta penyelesaian masalah Palestina adalah kuartet PBB, Uni Eropa, Rusia, dan Amerika Serikat.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
