Pakar: Warga berpenghasilan menengah paling terdampak anggaran Inggris

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat berpenghasilan menengah di Inggris akan menjadi pihak yang paling terdampak oleh anggaran terbaru pemerintah, kata seorang pakar politik terkemuka kepada Xinhua.

Saat mengomentari Pernyataan Musim Gugur Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt belum lama ini, Profesor Iain Begg dari London School of Economics and Political Science mengatakan bahwa rencana fiskal itu merupakan kombinasi kebijakan untuk semua orang, tetapi masyarakat kelas menengah akan merasa bahwa hasilnya bersifat sangat negatif bagi mereka.

Pekan lalu, Hunt mengumumkan paket kenaikan pajak dan pemotongan pengeluaran senilai 55 miliar poundsterling Inggris (1 poundsterling Inggris = Rp18.686). Pemerintah memperpanjang penerapan pajak keuntungan tak terduga (windfall tax) terhadap keuntungan perusahaan-perusahaan energi; membekukan ambang batas pajak penghasilan, pajak warisan, dan asuransi nasional; menurunkan ambang batas tarif pajak penghasilan tertinggi; dan menaikkan upah minimum.

"Warga yang saat ini berada di tarif pajak yang lebih rendah kemungkinan akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi jika mereka memperoleh kenaikan upah karena ambang batas pajak sedang dibekukan. Dan itu berarti mereka yang relatif makmur akan menyetor pajak dalam jumlah yang lebih besar karena ambang batas belum disesuaikan."

"Warga berpenghasilan rendah akan dimasukkan ke dalam golongan pajak itu," tutur Begg.

Dengan membekukan ambang batas dan tunjangan pajak, seperti yang dilakukan oleh Hunt, pemerintah akan menarik lebih banyak orang ke jaring pajak untuk menghasilkan pendapatan pajak yang lebih besar, papar Begg.

Pembaruan kebijakan fiskal di negara itu dilakukan di tengah krisis biaya hidup yang kian memburuk. Inflasi di Inggris mencapai rekor tertinggi dalam 41 tahun terakhir, yakni 11,1 persen, pada Oktober dan kenaikan upah warga gagal mengimbangi lonjakan inflasi.

"Warga sudah harus merogoh kocek lebih dalam akibat inflasi. Ini berarti penghasilan Anda saat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan seperti sebelumnya," urai Begg.

"Terdapat sejumlah kebijakan yang setidaknya mampu mencegah warga yang sudah berada dalam situasi sulit terdampak dengan level yang lebih parah dari yang dikhawatirkan sebelumnya," kata Begg.

Menurut Hunt, Upah Hidup Nasional (National Living Wage/NLW) akan meningkat menjadi 10,42 poundsterling per jam mulai 1 April 2023 mendatang, naik 92 penny atau 9,7 persen.

Selain itu, meski pemerintah saat ini tengah membatasi tagihan energi umum untuk rumah tangga pada musim dingin tahun ini di angka 2.500 poundsterling, Jaminan Harga Energi akan melanjutkan pemberian bantuan mulai April 2023 dengan kenaikan batas maksimum menjadi 3.000 poundsterling. Rumah tangga yang menerima tunjangan bantuan, para pensiunan, dan warga yang mendapatkan tunjangan disabilitas akan menerima pembiayaan baru.

Pengumuman Hunt tersebut dikeluarkan setelah paket pemangkasan pajak nonsubsidi skala besar yang diumumkan oleh pemerintahan sebelumnya, yang dipimpin mantan perdana menteri Inggris Liz Truss, pada September menyeret pasar finansial ke dalam kekacauan. Kebijakan-kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan pinjaman publik (public borrowing), namun justru mendatangkan pukulan keras bagi reputasi fiskal Inggris.