Kurangi Impor dan Gairahkan Ekonomi Nasional, Ini Gebrakan PLN Bangun Ekosistem Industri Lokal

Jakarta (ANTARA) - Dari tahun ke tahun, PT PLN (Persero) berhasil meningkatkan penggunaan produk lokal (Tingkat Komponen Dalam Negeri/TKDN) di setiap proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya anggaran untuk penggunaan komponen dalam negeri secara rata-rata setiap tahunnya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, mengatakan belanja operasional (OPEX) dan belanja modal (CAPEX) PLN saat ini mencapai hampir Rp 300 triliun per tahun. Angka ini akan terus meningkat seiring dengan tumbuhnya konsumsi energi listrik di masa mendatang. Sementara, TKDN PLN sudah mencapai angka 48,8 persen, naik secara signifikan dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar 40,1 persen.

Ditambah, Pembelanjaan Dalam Negeri (PDN) PLN pada tahun 2021 sudah mencapai kisaran 70 persen. Dengan asumsi tersebut, belanja PLN untuk TKDN konsolidasi di tahun 2021 mencapai Rp 38,9 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 19 triliun.

"Dengan nilai PDN yang saat ini mencapai kisaran 70 persen. Dan, TKDN konsolidasi yang mencapai angka 48,8 persen, maka kontribusi PLN terhadap pergerakan ekonomi nasional menjadi sangat signifikan," ucapnya.

Capaian tersebut tidak terlepas dari beberapa strategi yang berhasil diterapkan oleh PLN sebagai upaya meningkatkan PDN dan TKDN. Misalnya, kebijakan negative list dalam pengadaan sehingga PLN memastikan tidak akan membeli barang impor jika tersedia pabrikan barang tersebut di dalam negeri.

Lalu, PLN memiliki kebijakan preferensi harga dalam pengadaan yang memberikan harga terhadap TKDN sehingga lebih kompetitif. Kemudian terdapat juga kebijakan passing grade terhadap nilai TKDN dalam pengadaan yang disesuaikan dengan roadmap pencapaian TKDN sehingga memastikan upaya-upaya peningkatan TKDN tetap dilakukan.

Selanjutnya, kebijakan pengadaan untuk barang impor yang diikuti dengan persyaratan akan membangun pabrik di Indonesia dalam jangka waktu 2 tahun. Terakhir, PLN melakukan upaya sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain, maupun para pelaku industri untuk membangun industri hulu yang akan menggantikan bahan baku impor.

“Dalam menjalankan kebijakan tersebut juga tidak semudah membalik kedua telapak tangan. Butuh komitmen dan usaha yang keras karena tantangan yang dihadapi begitu besar,” jelas Darmawan.

Sebagai contoh, dalam trafo distribusi, TKDN dalam industri ini ada di kisaran 30-40 persen dan sulit untuk ditingkatkan lagi. Alasannya, karena bahan baku utama yaitu silicon steel dan minyak trafo masih didapatkan secara impor.

Baik silicon steel maupun minyak trafo, masing-masing mengambil 30 persen dari biaya produksi. Ditambah lagi jumlah produsen yang terbatas, karena perusahaan yang memproduksi silicon steel, hanya ada 10 pabrikan saja di seluruh dunia.

Sehingga dunia berebut untuk mendapatkannya dan mengakibatkan harga yang mahal, ketersediaan yang sangat terbatas, dan untuk mendapatkannya harus inden 4-6 bulan. Hal ini yang menjadi tantangan PLN untuk meningkatkan TKDN industri trafo.

Melihat kondisi tersebut, PLN melakukan berbagai upaya untuk menghadirkan industri silicon steel dan minyak trafo di Indonesia. Melalui sinergi lintas BUMN dan kolaborasi dengan berbagai perusahaan swasta, PLN berupaya keras mengonsolidasikan volume pemakaian silicon steel dan minyak trafo.

Dengan menggandeng PT Krakatau Steel, silicon steel yang sebelumnya diproduksi di luar negeri, kini diharapkan akan bisa diproduksi di dalam negeri. Selain itu, PLN juga bekerja sama dengan Pertamina Lubricant untuk menghadirkan produksi minyak trafo di Indonesia.

"Ini sebagai langkah untuk mengupayakan agar industri silicon steel dan minyak trafo dapat tersedia di dalam negeri," ucap Darmawan.

Menurut Darmawan, Heroic effort tersebut memberikan multiplier effect. Bagi PLN, security of supply meningkat. Konsumsi listrik pun meningkat akibat munculnya industri-industri baru yang juga membuka lapangan kerja.

"Dampak dari hilirisasi tersebut, Indonesia mampu menghemat devisa senilai Rp 1 sampai Rp 1,2 triliun, yang dulunya uang sebanyak itu dinikmati oleh negara – negara China, Korea, Jepang, dan Eropa karena kedua komponen di atas masih impor," pungkas Darmawan.