Denpasar (ANTARA News) - Kontrak karya PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia perlu direvisi dengan penerapan porsi penerimaan negara yang lebih besar, kata anggota Pansus Freeport DPR RI Samsul Bachri kepada wartawan di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Jumat. "Komisi VII DPR juga sedang mengkaji masalah itu dan sudah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak," katanya. Dia mengatakan, selama ini pemerintah hanya menerima sembilan persen dari penerimaan Freeport dan hal itu perlu ditingkatkan sampai 25 persen. Dari segi lingkungan, Freeport juga perlu meningkatkan dana untuk pemulihan lingkungan yang rusak karena limbah, katanya. Sementara itu sebelumnya, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, berbagai kritik yang dilontarkan kalangan manapun, termasuk aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap keberadaan PT Freeport harus diperhatikan. "PT Freeport harus memperhatikan kritik dari masyarakat dan menanggapinya dengan membuka dialog," katanya. Kehadiran Agung di Timika antara lain untuk mengecek apakah berbagai isu yang menyangkut Freeport sesuai dengan realitas objektif. Sebelumnya berbagai pihak, termasuk masyarakat adat di Papua, menuntut penutupan PT Freeport karena perusahaan tambang tembaga dan emas itu dinilai tidak mmberikan manfaat tapi malah menghancurkan ekosistem di Papua. Menurut Agung, PT Freeport memang harus meningkatkan dana untuk pembangunan masyarakat adat si sekitar lokasi penambangan karena kondisi masyarakat itu belum mencapai tahap yang sejahtera. Agung juga meminta agar dana yang dialokasikan untuk kegiatan community development di Timika diaudit oleh auditor independen sehingga terjamin kadar transparansinya. "Selama ini ada dugaan kalau dana-dana itu lebih banyak masuk kantong pejabat daerah. Kalau hal itu dapat dibuktikan lewat audit, pelakunya harus diseret ke pengadilan," tambahnya. Agung juga meminta masyarakat adat Papua untuk bersikap proporsional dan tidak gegabah untuk menutup Freeport. "Eksistensi Freeport harus dipertahankan tapi Freeport perlu memperhatikan kondisi masyarakat bsekitar dengan meningkatkan dana bagi pengembangan masyarakat bersangkutan," katanya.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
