Jakarta (ANTARA News) - APBN dan kebijakan fiskal dinilaitelah kehilangan fungsinya sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, karena terfokus hanya pada penyusunan dan pencapaian target. "Kebijakan fiskal terfokus hanya pada penyusunan dan pencapaian target-target atau asumsi-asumsi dasar," kata Managing Director Econit Advisory Group, Hendri Saparini, dalam diskusi ekonomi di Jakarta, Jumat. Ia menyebutkan pemerintah menetapkan tujuan pembangunan nasional adalah penciptaan lapangan kerja dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. "Namun kebijakan fiskal hanya terfokus pada penyusunan dan pencapaian target-target antara atau asumsi-asumsi dasar yang mengakibatkan adanya pengabaian terhadap pencapaian tujuan pembangunan, yakni penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan memang tercapai, tetapi pengangguran bertambah," katanya. Menurut dia, APBN dan kebijakan fiskal seharusnya merupakan alat atau senjata pemerintah yang "flexible" untuk mendorong pertumbuhan, menciptakan stabilitas, dan melakukan distribusi pendapatan melalui belanja pemerintah dan pajak. Sebagai contoh, katanya, pada saat ekonomi "booming", maka diredam dengan APBN yang kontraktif, saat "slowdown" harus didorong dengan melakukan stimulus ekonomi, dan mengerem pertumbuhan yang terlalu cepat dengan pajak serta mendorong yang lambat antara lain dengan "tax holiday" dan anggaran khusus. Menurut Hendri, saat ini APBN dan kebijakan fiskal bukan lagi alat tetapi menjadi tujuan pembangunan. Ia mencontohkan adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pengurangan subsidi lainnya lebih didasarkan kepada kepentingan pencapaian dan pembiayaan APBN. "Juga adanya privatisasi sektor-sektor strategis bukan untuk menciptakan industri yang kompetitif, tapi dilakukan membabi buta untuk memenuhi APBN," katanya. Ia juga mengemukakan akibat paradigma yang mengutamakan asumsi-asumsi tersebut, penyusunan APBN cenderung sektoral dan bukan berdasar prioritas, serta memperhitungkan utang luar negeri. Untuk itu, katanya, pemerintah harus mendorong peningkatan belanja negara sehingga konsumsi meningkat dan ada pertumbuhan investasi. Selain itu, katanya, kebijakan pemerintah untuk memfokuskan pada pertumbuhan investasi kurang tepat karena kondisi investasi belum mendukung. Ia juga mengusulkan adanya beberapa langkah terobosan, seperti upaya pengurangan utang, meningkatkan tarif pajak efektif, pendapatan berdasarkan penalti, dan sekuritisasi penerimaan migas. (*)
Copyright © ANTARA 2006
