“Saya kira tugas kita bersama, termasuk KPU dan parpol memberikan pendidikan politik dan pendidikan pemilih kepada pemilih agar mereka menjadi pemilih yang rasional dan pemilih yang cerdas,” ujar Lili saat menjadi narasumber dalam Podcast BRIN bertajuk “Kesiapan, Antisipasi, dan Proyeksi Jelang Pemilu 2024”, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube BRIN Indonesia, di Jakarta, Rabu.
Dengan demikian, menurut dia, para pemilih di Tanah Air dalam Pemilu 2024 akan memilih pemimpin yang memang berkualitas, bukan karena dimobilisasi pihak-pihak yang memanfaatkan politik uang dan politik identitas untuk memilih peserta pemilu tertentu.
Baca juga: Guru Besar UI minta akademisi dan LSM beri pendidikan pemilih
Baca juga: Pengamat: Pendidikan pemilih perlu terus diintensifkan
Selama ini, Lili menilai persoalan pemanfaatan politik uang dan politik identitas kerap terjadi dalam pemilihan umum di Tanah Air karena warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih cenderung mempunyai tingkat pendidikan kepemiluan dan penghasilan rendah.
“Oleh karena itu dari sekarang, aktor-aktor partai politik, KPU, dan BRIN perlu memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat agar mereka nanti betul-betul memilih caleg atau kandidat yang mumpuni berkualitas, bukan karena faktor isi tas,” ucapnya.
Selanjutnya, Lili menyampaikan bahwa politik uang tidak memberikan hasil yang signifikan kepada kandidat yang memanfaatkannya dalam memenangkan kontestasi pemilu.
“Berdasarkan penelitian, efektivitasnya relatif rendah, yakni sekitar 12 persen. Jadi, belum tentu orang yang menebar uang itu akan terpilih. Belum tentu dia memenangkan hasil pemilu ketika dia menggelontorkan uang yang banyak,” kata Lili.
Hal tersebut, lanjut dia, disebabkan oleh banyaknya peserta pemilu yang memanfaatkan politik uang demi memenangi suara rakyat.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
