Timika (ANTARA News) - Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, berbagai kritik yang dilontarkan kalangan manpun, termasuk aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap keberadaan PT Freeport harus diperhatikan. "PT Freeport harus memperhatikan kritik dari masyarakat dan menanggapinya dengan membuka dialog," katanya kepada pers di Timika, Papua, Kamis malam. Kehadiran Agung di Timika antara lain untuk mengecek apakah berbagai isu yang menyangkut Freeport sesuai dengan realitas objektif. Sebelumnya berbagai pihak termasuk masyarakat adat di Papua, menuntut penutupan PT Freeport karena perusahaan tambang tembaga dan emas itu dinilai tidak mmberikan manfaat tapi malah menghancurkan ekosistem di Papua. Menurut Agung, PT Freeport memang harus meningkatkan dana untuk pembangunan masyarakat adat di sekitar lokasi penambangan karena kondisi masyarakat itu belum mencapai tahap yang sejahtera. Agung juga meminta agar dana yang dialokasikan untuk kegiatan "community development" di Timika diaudit oleh auditor independen sehingga terjamin kadar transparansinya. "Selama ini ada dugaan kalau dana-dana itu lebih banyak masuk kantong pejabat daerah. Kalau hal itu dapat dibuktikan lewat audit, pelakunya harus diseret ke pengadilan," tambahnya. Agung juga meminta masyarakat adat Papua untuk bersikap proporsional dan tidak gegabah untuk menutup Freeport. "Eksistensi Freeport harus dipertahankan tapi Freeport perlu memperhatikan kondisi masyarakat sekitar dengan meningkatkan dana bagi pengembangan masyarakat," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006