BKKBN sebut 84,4 juta anak jadi investasi Indonesia di masa depan

Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa 84,4 juta anak merupakan investasi untuk membangun Bangsa Indonesia menjadi lebih maju, unggul, dan berkualitas.

“Sesuai dengan proyeksi BPS tahun 2019, investasi terbesar bagi kita berada di tangan 31,6 persen atau 84,4 juta anak-anak Indonesia. Suatu jumlah yang cukup besar dan tidak main-main,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam Kick Off Penguatan Program Pengasuhan 1.000 HPK yang diikuti di Jakarta, Selasa.

Hasto menyebutkan bahwa 84,4 juta anak tersebut telah mencapai sepertiga dari populasi penduduk yang ada di Indonesia.

Sebagai investasi pembangunan bangsa, maka kesehatan merupakan syarat utama bagi anak-anak untuk bisa meraih mimpi dan cita-cita mereka, dengan tumbuh menjadi anak yang cerdas, pintar, dan ceria menuju Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045.

Baca juga: BKKBN: Perhatikan asupan gizi anak korban gempa Cianjur

“Bagi suatu negara sumber daya yang paling berharga bukanlah hasil tambang, minyak, atau gas bumi. Sumber daya yang paling berharga bagi suatu negara adalah sumber daya manusianya. Tidak ada negara maju tanpa sumber daya manusia yang berkualitas,” ujar Hasto.

Oleh karena itu, segala kapasitas, potensi, dan bakat yang dimiliki oleh setiap anak harus dipupuk sejak dini, yang tentunya semua sarana dan fasilitas penunjangnya harus disediakan oleh pemerintah baik dari sisi penggunaan teknologi ataupun intervensi sensitif dan spesifik yang diberikan.

"Peningkatan kapasitas dan bakat dapat dimulai dari pengasuhan berkualitas dalam keluarga. Sebab lingkungan pengasuhan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak," katanya.

Baca juga: BKKBN: Hari Anak Sedunia tekankan anak sebagai harapan bangsa

Misalnya, melalui penguatan edukasi terkait pola asuh yang baik, menjaga kestabilan mental anak guna menghindari gangguan mental emosional (mental emotional disorder) yang menurut Riskesdas tahun 2018 angkanya mencapai 9,8 persen dan terhindar dari masalah gizi seperti stunting.

Namun, dalam mewujudkan Indonesia 2045, Hasto mengatakan BKKBN tidak bisa melakukan semua intervensi sendirian guna menurunkan prevalensi stunting yang berdasarkan SSGI 2021 angka rata-rata nasional mencapai 24,4 persen.

"Dibutuhkan bantuan serta sinergi dan kolaborasi dari semua kementerian/lembaga termasuk organisasi perempuan, organisasi profesi, lembaga sosial masyarakat (LSM) masalah anak, akademisi, dunia usaha serta masyarakat untuk menurunkan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024," katanya.

Di tengah musim hujan dan bencana yang tidak menentu ini, dia turut mengajak semua pihak untuk tetap waspada dan melindungi setiap anak supaya tidak ada lagi yang menjadi korban atau memunculkan stunting baru di masa depan. Salah satunya dengan menjaga asupan gizi setiap anak baik yang berada di lokasi bencana maupun di daerah lainnya.

Baca juga: BKKBN: Pemenuhan hak anak mampu angkat harkat martabat bangsa

“Marilah kita menjadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen dalam memastikan anak-anak Indonesia menjadi lebih sehat dan dapat terbebas dari stunting di masa depan,” katanya.