Jakarta (ANTARA News) - Dirjen Pajak Darmin Nasution mengharapkan Menteri Perdagangan bisa mengaktifkan undang-undang wajib lapor perusahaan agar bisa membantu pemerintah dalam pengumpulan pajak. "Bisa juga dengan meyakinkan Mendag supaya UU wajib lapor perusahaan itu diefektifkan. UU-nya ada, tetapi tidak berjalan dengan baik. Kalau semua perusahaan dengan skala tertentu menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit ke Mendag sesuai UU, itu akan banyak membantu pengumpulan pajak," katanya di Jakarta, Kamis. Darmin juga mengatakan untuk meningkatkan penerimaan pajak, pihaknya akan mengumpulkan data-data setiap kegiatan ekonomi di Indonesia terkait dengan penerimaan pajak dari berbagai lembaga di Indonesia dan juga dengan BPS. "Kita pasti akan lebih berkoordinasi dengan regulator-regulator dan BPS untuk mengumpulkan data. Kita perlu mendata setiap kegiatan ekonomi di Indonesia untuk mendapatkan potensi-potensi pajak yang belum terkumpul," katanya. Upaya-upaya itu, katanya akan dilakukan untuk mengejar target penerimaan pajak pada APBN 2006 sebesar Rp362,8 triliun. "Target tahun ini minimum harus dicapai," katanya. Selain itu, pihaknya juga akan terus melakukan reformasi di bidang perpajakan yang sudah berjalan dengan baik, seperti reformasi di bidang administrasi, reformasi kantor, dan sumber daya manusia. "Itu harus diteruskan, reformasi itu harus terus supaya dia terwujud. Kepastian hukum juga harus dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan petugas pajak," katanya. Reformasi di bidang pajak itu, katanya, juga diharapkan akan mengurangi potensi korupsi di sektor perpajakan, seperti dengan menyeleksi SDM, memperbaiki prosedural, membangun teknologi yang akan mengurangi kontak langsung antara pejabat pajak dengan wajib pajak. Darmin Nasution yang sebelumnya Kepala Bapepam dan Lembaga Keuangan Depkeu itu dilantik menjadi Dirjen Pajak menggantikan Hadi Purnomo. Sementara Kepala Bapepam dan Lembaga Keuangan dijabat oleh Fuad Rahmany. Sebelumnya Hadi Purnomo, mengatakan penerimaan pajak hingga 26 April 2006 tercatat Rp104,3 triliun atau naik 25,3 persen dibanding periode sama tahun 2005 sebesar Rp84 triliun.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006