LinkAja dan Kredit Pintar dukung Kemendes PDTT kembangkan BUMDes

Jakarta (ANTARA) - LinkAja dan Kredit Pintar mendukung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan mempermudah akses pendanaan.

Direktur Marketing LinkAja M Rendi Nugraha menyambut baik setiap kerja sama yang memiliki kesamaan visi dan misi pemerintah, untuk mempercepat inklusi keuangan melalui sinergi dan kolaborasi yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Kerjasama dengan Kredit pintar dan Kemendes PDTT menjadi bukti nyata LinkAja untuk terus memberikan edukasi dan informasi yang menyeluruh dan merata terkait digitalisasi keuangan kepada masyarakat Indonesia. Kami terus berfokus untuk memberikan layanan yang optimal dan komprehensif melalui layanan kami,” katanya dalam keterangan resmi, Senin.

Sejak 2019, LinkAja dan aplikasi penyedia pendanaan jangka pendek Kredit Pintar telah melakukan kerja sama dimana nasabah Kredit Pintar, termasuk BUMDes, dapat melakukan pengajuan dan pencairan pendanaan tanpa agunan melalui aplikasi LinkAja.

“Secara teknis, proses melakukan pendanaan Kredit Pintar melalui aplikasi LinkAja ini cukup mudah karena setelah pendanaan telah disetujui oleh pihak Kredit Pintar, nantinya dana pinjaman akan dikirimkan ke saldo balance pengguna aplikasi LinkAja,” imbuhnya.

Dalam kolaborasi dengan LinkAja, Kredit Pintar sebagai aplikasi pendanaan yang menawarkan suku bunga rendah, yaitu antara 0,09 persen sampai 0,11 persen per hari.

Pengguna juga dapat mengajukan pendanaan bunga rendah yang aman dan telah berizin OJK di Kredit Pintar mulai dari Rp600 ribu hingga Rp6 juta dengan tenor mulai dari 2 bulan hingga 6 bulan.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Harlina Sulistyorini mengatakan pengembangan perekonomian desa di Indonesia yang saat ini berjumlah hampir 75 ribu merupakan tantangan besar.

“Kerjasama LinkAja dengan Kredit Pintar diharapkan tidak hanya dalam hal pendanaan guna penguatan usaha BUMDes, tapi juga dapat melengkapi kebutuhan masyarakat desa khususnya dalam pemahaman mengenai literasi keuangan digital. Selain itu juga diharapkan dapat mempercepat upaya pemerintah dalam membangun desa,” ucapnya.

Baca juga: Menkop: BUMDes didorong jadi bagian rantai pasok Industri

Baca juga: Kemenparekraf: Pengelolaan homestay terpusat di BUMDes