Demi berkelanjutan, KKP kembangkan zona konservasi laut ekonomi biru

Parigi, Sulteng (ANTARA) -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan zona konservasi kelautan untuk menuju perekonomian berkelanjutan dengan menerapkan konsep ekonomi biru guna kelangsungan kawasan maritim nasional yang lebih baik.

"Supaya potensi perikanan terus berkelanjutan, maka harus ada zona konservasi sebagai penyeimbang aktivitas kelautan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri puncak acara Hari Ikan Nasional (Harkanas) ke-9 di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Senin.

Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, program ini sebagai dorongan untuk menjaga stabilitas ekosistem kelautan dan perikanan, dengan salah satu kebijakan mengatur penangkapan ikan secara terukur guna meningkatkan populasi ikan layak konsumsi.
Baca juga: Luhut tegaskan kesiapan RI kembangkan ekosistem karbon biru di COP27

"Zona konservasi berfungsi sebagai pemijahan ikan, supaya populasinya semakin berkembang agar nelayan lebih mudah menangkap ikan dengan jarak relatif dekat," ujar Trenggono.

Menurutnya, perluasan kawasan konservasi memiliki tiga arah yang penting yakni sebagai tempat pemijahan ikan, produksi oksigen dan penyerap karbon dioksida untuk kelangsungan makhluk hidup.

KKP melalui lima program prioritasnya, meliputi perluasan wilayah zona tertutup di seluruh perairan Indonesia yang telah dibagi dalam enam zona tangkap, kemudian pengaturan penangkapan ikan secara terukur, pembangunan budi daya perikanan ramah lingkungan atau berkelanjutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono berjalan menuju *venue* perayaan puncak Hari Ikan Nasional (Harkanas) di Kabupaten Parigi Moutong, Senin (21/11/2022). ANTARA/Moh Ridwan

Selanjutnya, optimalisasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk keberlanjutan pariwisata nasional, dan gerakan bulan cinta laut dengan membersihkan sampah plastik di laut.

"Sampah plastik sangat mempengaruhi lingkungan, tidak terkecuali laut. Plastik sangat berbahaya terhadap ekosistem kelautan. Langkah ini perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah maupun nelayan," ucapnya.

Ia menambahkan, KKP mencatat angka konsumsi ikan Nasional tahun 2021 mencapai 55 kilogram per kapita setara ikan utuh segar, dan target angka konsumsi ikan tahun 2024 sekitar 62,5 kilogram per kapita setara ikan utuh segar.

"Kami juga mendukung ketahanan pangan nasional melalui program gerakan makan ikan, sebagaimana kekhawatiran organisasi pangan internasional pada tahun 2023 terjadi kerawanan pangan tingkat akut secara global, maka Indonesia harus menyiapkan strategi menghadapi ancaman tersebut," papar Trenggono.