Banda Aceh (ANTARA News) - Setelah 77 warga negara Myanmar terdampar di Pulau Rondo, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), TNI AL akan menempatkan 20 prajurit marinir di pulau terluar ujung paling barat Indonesia itu. "Dalam waktu dekat, kita akan mengirimkan marinir khusus untuk mengamankan Pulau Rondo sebagai salah satu alternatif pengamanan pulau-pulau terluar di Indonesia," kata Komandan Lanal Sabang, Kolonel Laut (P) Aswoto Saranang di Aceh Besar, Kamis. Sebanyak 77 warga Myanmar terdampar dan sempat bermalam di Pulau Rondo sebelum dievakuasi ke Kota Sabang pada 21 April 2006. Hingga kini, puluhan warga asing itu masih ditampung di komplek TNI AL di kota Sabang atau sekitar 16 mil daratan Kota Banda Aceh. Di sela-sela serahterima jabatan Komandan Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, ia menyatakan pihaknya terus berupaya mengamankan teritorial Indonesia di Provinsi NAD meski sarana dan prasarana yang dimiliki TNI AL terbatas. TNI AL bekerjasama dengan instansi terkait dan Pemerintah Kota Sabang akan mendirikan pos permanen di Pulau Rondo. Di pihak lain, Aswoto mengakui perairan laut Aceh, khususnya di kawasan Selat Malaka dan Samudera Hindia rawan pelangaran teritorial, seperti kasus terdamparnya 77 warga Myanmar di Pulo Rondo yang berjarak sekitar 18 mil dari Sabang itu. Kendala yang dihadapi TNI AL dalam mengamankan pulau-pulau terpencil dan perairan di Aceh, menurutnya adalah terbatasnya sarana dan prasarana untuk mengawasi wilayah perbatasan yang luas tersebut. "Teritorial Indonesia di Aceh ini memiliki wilayah yang cukup luas, namun TNI AL tetap mengamankannya semaksimal mungkin baik dilakukan dengan menduduki pulau-pulau terluar dan peningkatan patroli di laut," tambahnya. Selain itu, TNI AL juga melakukan patroli terkoordinasi bersama dengan angkatan laut Hindia di wilayah perairan perbatasan kedua negara. Pemerintah telah menetapkan ada 12 pulau terluar di Indonesia, termasuk empat pulau di antaranya berada di wilayah NAD yakni Pulau Rondo, Benggala, Raya dan di Kabupaten Simeulu. "Pulau-pulau terluar itu sangat rentan dan rawan terhadap status kepemilikannya, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat dengan penempatan personil keamanan," kata Aswoto. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
