Jakarta (ANTARA News) - Produsen gas meminta pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan pembatasan ekspor gas. Komisaris Utama PT Energi Mega Persada Tbk Rennier A R Latief di Jakarta, Rabu mengatakan, pemerintah harus melihat kelengkapan infrastrukur gas yang terbangun sebelum memutuskan pembatasan ekspor. "Karena ada beberapa tempat yang justru lebih bagus diekspor seperti di Indonesia bagian Timur yang tidak ada infrastruktur gasnya, katanya. Menurut dia, kebijakan pembatasan ekspor gas sebaiknya diberlakukan bagi produksi gas di Pulau Jawa dan Sumatra yang sudah memiliki infrastruktur yang lengkap. Pulau Jawa dan Sumatera memang sudah memiliki infrastruktur, baik pengangkutan maupun pendistrubsian gas melalui pipa, sehingga produksi gasnya lebih ekonomis jika dipakai bagi kebutuhan industri di dalam negeri. "Kalau Kalimantan yang infrastrukturnya belum ada akan lebih bagus dijual ke luar negeri," ujarnya. Sementara Wakil Ketua Kadin Bidang Energi Dito Ganinduto meminta produsen gas melihat efek berganda yang ditimbulkan jika produksi gas diperuntukkan bagi kebutuhan domestik. "Harga di dalam negeri memang lebih murah dari di luar. Tapi jangan lupa harga di luar itu termasuk transportasinya, sedang kalau dikonsumsi dalam negeri dampak bergandanya akan lebih banyak," katanya. Dito mengungkapkan, saat ini, banyak industri di Jawa Timur menurunkan tingkat produksi hingga 50 persen, karena kekurangan pasokan gas yang berdampak pada PHK sebagian karyawannya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
