Pembangunan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas, mendorong pendanaan kreatif yang tidak bergantung pada APBN ...
Jakarta (ANTARA) - Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diadakan di Bali pada tanggal 16-17 November 2022 memberikan banyak manfaat bagi Indonesia.
Setidaknya, Presidensi G20 Indonesia digunakan oleh pemerintah untuk mengajak negara-negara maju berkolaborasi dan meningkatkan kerja sama investasi di bidang ekonomi, khususnya dalam pengembangan infrastruktur transportasi.
Selain itu, KTT G20 juga berhasil menjadi pembuktian komitmen Indonesia terkait transisi energi dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan.
Hal ini ditunjukkan melalui penggunaan ratusan unit kendaraan listrik untuk menunjang kegiatan dan transportasi para pemimpin negara dan delegasi selama konferensi.
Kolaborasi global
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menegaskan komitmennya untuk berinvestasi di Indonesia. Kali ini komitmen tersebut terkait dengan pengembangan transportasi senilai hampir 700 juta dolar AS atau sekitar Rp 10,8 triliun.
Dalam pembukaan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo, Joe Biden mengungkapkan komitmen investasi AS tersebut akan dikucurkan salah satunya adalah untuk investasi di sektor transportasi.
Sebelumnya, Jepang dan Inggris juga telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi pada proyek pengembangan angkutan massal perkotaan MRT Jakarta.
Demikian juga dengan Pemerintah Korea Selatan. Kedua negara (Indonesia dan Korea Selatan) telah menandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pembangunan MRT Jakarta Fase 4 dengan lintas Fatmawati-Kampung Rambutan.
MoU yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraan pada kegiatan 28th ASEAN Transport Minister Meeting yang diselenggarakan pada tanggal 16-17 Oktober 2022 di Bali.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam pertemuan bilateral dengan perwakilan pemerintah Korea Selatan saat itu menilai Indonesia dan Korsel memiliki hubungan yang dekat.
Kedua negara secara intensif membuka berbagai peluang kerja sama, termasuk di sektor transportasi.
“Saya melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan pada bulan Juni 2022 untuk membuka peluang kerja sama dengan pemerintah Korsel. Saya menyampaikan apresiasi kepada Korsel, akhirnya kedua negara ini telah mencapai kesepahaman bersama dengan ditandatanganinya MoU,” ujar Menhub.
MoU dengan Korsel diharapkan menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta, yang dapat menjadi solusi mengurangi kemacetan.
MRT juga diharapkan sebagai moda transportasi publik yang ramah lingkungan sehingga mampu mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas udara bersih.
Indonesia dan Korsel akan terus meningkatkan kerja sama, tidak hanya di sektor perkeretaapian, tetapi juga di sektor darat, laut, dan udara.
Kolaborasi dan keikutsertaan berbagai negara maju terhadap pembangunan infrastruktur transportasi nasional dalam bentuk investasi tersebut memberikan harapan yang besar terhadap percepatan pembangunan transportasi nasional.
Pendanaan kreatif non-APBN
Pemerintah Indonesia melalui berbagai pertemuan dengan negara-negara maju lain gencar mengajak mereka berinvestasi dan berkolaborasi di berbagai bidang kegiatan perekonomian, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur transportasi nasional yang kini tengah digalakkan.
Langkah ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat terus dilakukan guna meningkatkan konektivitas dan daya saing negara, di tengah keterbatasan APBN.
Presiden Jokowi terus meminta jajarannya khususnya di Kementerian Perhubungan untuk terus mendorong peningkatan kerja sama di sektor transportasi dengan banyak negara agar percepatan pembangunan dan pengembangan transportasi nasional dapat terus dilakukan di tengah terbatasnya anggaran yang disediakan pemerintah.
Selanjutnya, Menhub melakukan berbagai pertemuan dan kolaborasi dengan banyak negara yang saat ini berkeinginan untuk melakukan investasi membangun infrastruktur transportasi di Indonesia.
“Kita harus memanfaatkan peluang tersebut,” ujar Menhub.
Ketika pertemuan dengan Jepang, Menhub membicarakan sejumlah pembangunan yang telah dan akan dikerjasamakan oleh kedua negara, di antaranya MRT, Pelabuhan Patimban, pembangunan proving ground, kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya, dan kerja sama pengembangan infrastruktur laut dan SDM-nya.
Adapun nota kesepahaman dengan Jepang terkait kelanjutan pembangunan MRT Jakarta East-West Line Phase 1 telah ditandatangani.
Ini, menurut dia, menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT Jakarta. Dengan pengalaman kerja sama antar-kedua negara dalam proyek MRT sebelumnya maka pembangunannya akan dapat berjalan lancar.
Sementara itu, dengan Korsel membahas sejumlah pembangunan yang telah dan akan dikerjasamakan, antara lain, pengembangan MRT Jakarta dan LRT Jakarta, potensi kerja sama pembangunan di sektor laut dan udara, serta pengembangan SDM sektor transportasi.
Nota kesepahaman dengan Pemerintah Korsel tentang pembangunan MRT Jakarta Fase 4 telah ditandatangani. Diharapkan ke depan, kerja sama kedua negara semakin intensif dilakukan.
Harus kreatif
Di tengah terbatasnya anggaran yang disediakan Pemerintah (APBN) untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor transportasi di Indonesia, Menhub mengajak jajarannya untuk kreatif menghadapi keterbatasan anggaran tersebut.
Pembangunan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas, mendorong pendanaan kreatif yang tidak bergantung pada APBN (Non-APBN) dengan mengajak swasta dan pemangku kepentingan lainnya, serta mendorong investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di sektor infrastruktur transportasi di Indonesia.
Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan agar kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi tetap dapat terpenuhi dan upaya pemerintah untuk terus berusaha maksimal memastikan pelayanan transportasi kepada masyarakat dapat terus meningkat dan dapat terus berjalan dengan baik.
Tidak hanya itu, Kemenhub juga terus mendorong seluruh pemangku kepentingan agar terus kreatif dalam percepatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
Pelaku industri juga diminta gencar memproduksi dan memasarkan kendaraan listrik di Indonesia, baik melalui produksi kendaraan baru, maupun melalui konversi dari kendaraan berbahan bakar fosil (BBM) menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
Sejalan dengan fokus KTT G20 terkait transisi energi, kendaraan listrik bisa menjadi solusi dari masalah krisis energi fosil dan isu lingkungan (perubahan iklim).
Dengan demikian, Indonesia sebagai penghasil atau produsen dari komponen utama produk-produk kendaraan listrik (baterai) berpeluang menjadi pemain utama dalam industri electric vehicles secara global.
Editor: Achmad Zaenal M
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2022
