Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengatakan, perusahaan asing yang beroperasi di Papua harus melibatkan peran serta masyarakat setempat, terutama suku-suku di wilayah itu yang secara historis bersaing satu sama lain. "Keberadaan perusahaan asing di Papua merupakan bagian dari proses pembangunan di Papua," katanya dalam pertemuan dengan British Petrolium (BP) Executives (perusahaan pertambangan mineral dari Inggris yang beroperasi di Papua) dengan tajuk "Security, economics and social development in Indonesia as it relates to the oil industry" di Bogor, Jawa Barat, Rabu. Juwono mengatakan, isu utama yang ada di Papua berkaitan dengan BP adalah adanya beberapa daerah yang masih meragukan kemampuan pemerintah lokal, serta berbagai persepsi negatif yang berkembang. Namun, lanjut dia, dalam pengelolaannya, dibutuhkan sensitifitas terhadap suku-suku yang ada di Papua. Karena itu, perusahaan-perusahaan asing seperti BP perlu memberikan perhatian terhadap perbedaan budaya di Papua, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. "Kita perlu belajar dari permasalahan yang terjadi di Freeport untuk mengupayakan stabilitas di Papua. Oleh karena itu, diperlukan pemerataan pendapatan, partisipasi politik dan penghargaan terhadap identitas, serta budaya masyarakat setempat," ujar Menhan. Menurut Juwono, semangat kebersamaan dan wawasan kebangsaan perlu dibangun di Papua. Karena itu, seluruh komponen harus berpatispasi sesuai kemampuan dan kapasitasnya untuk memberikan pengertian pada masyarakat di pusat agar melihat masyarakat Papua dari sudut pandang yang berbeda. "Pandangan inside out lebih tepat diterapkan daripada outside in," kata Menhan. Mengenai penanganan keamanan di Papua, Menhan berpendapat, keamanan harus berbasis pada kebudayaan setempat, karena keamanan tidak dapat diartikan hanya dengan senjata dan aparat keamanan negara. "Keamanan yang diterapkan di Papua adalah memajukan masyarakat Papua dan tidak mengedepankan pendekatan kekerasan," ujarnya. Pada aspek ini, ujar Juwono, TNI dan Polri telah diminta untuk senantiasa menghormati budaya lokal, kesukuan dan identitas khusus yang berkembang di suatu daerah. Hal inilah yang menjadi alasan sistem keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) digunakan oleh BP dalam menangani masalah pelibatan, penciptaan rasa kebersamaan dan identitas etnis di Papua. "Hal-hal tersebut adalah bagian dari permasalahan yang harus dipecahkan bersama-sama dengan pemerintahan lokal," kata Menhan.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
