Kemenko Marves perluas kerja sama rehabilitasi mangrove BUMN-swasta

Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menambah tutupan hutan dan lahan, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan kepeduliannya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memperluas kerja sama dengan BUMN dan swasta dalam upaya rehabilitasi mangrove untuk mendukung pengembangan ekosistem karbon biru.

Penandatanganan Kesepahaman Bersama Rehabilitasi Mangrove sebagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/ Corporate Social Responsibility (CSR) yang diinisiasi oleh Kemenko Marves, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo, PT Bukit Asam, Tbk/PTBA, PT Trimegah Bangun Persada (TBP), dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dilakukan di Bali, Kamis (17/11).

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti mengungkapkan pentingnya peran CSR/TJSL dalam pengembangan komunitas khususnya komunitas masyarakat pesisir sebagai bagian dari program pengembangan mangrove yang berkelanjutan.

“Indonesia memiliki hutan hujan tropis, lahan gambut, mangrove, rumput laut. Hutan mangrove Indonesia seluas 3,36 juta hektare atau sama dengan 20 persen mangrove dunia, di mana mangrove merupakan bagian dari ekosistem blue carbon,” kata Deputi Nani dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Pemerintah Indonesia sendiri memiliki program rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare sampai dengan tahun 2024 merujuk pada peta mangrove nasional termasuk di dalamnya ada restorasi pada ekosistem blue carbon.

Ada pun capaian rehabilitasi mangrove di 32 provinsi pada 2021 adalah 34.912 hektare dan target luasan rehabilitasi mangrove 2022 adalah 181.500 hektare (Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove/BRGM Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2022).

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pun memberikan tantangan bahwa kontribusi dari kelompok usaha BUMN dan swasta untuk rehabilitasi hutan dan mangrove sampai tahun 2024 sedikitnya dapat mencapai 100.000 hektare.

Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan KLHK Dyah Murtiningsih memaparkan bahwa percepatan rehabilitasi mangrove menjadi hal yang sangat darurat dilakukan. Oleh karena itu, dukungan dan partisipasi semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha dan asosiasi sangat diperlukan, dengan salah satunya kegiatan yang berlangsung hari ini.

“Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menambah tutupan hutan dan lahan, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan kepeduliannya,” kata Dyah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar mengapresiasi perpanjangan kerja sama rehabilitasi mangrove karena akan berdampak besar pada kelestarian ekosistem laut dan geliat ekonomi masyarakat pesisir.

“Mangrove ini luar biasa sekali pengaruhnya untuk ekosistem laut, dan menjadi penahan laju abrasi juga. Di samping itu mangrove ini erat kaitannya dengan ekonomi masyarakat dan bisa menjadi ladang edukasi. Dengan aksi kolaborasi saya optimis target rehabilitasi mangrove bisa dicapai," ungkap Antam.