Gubernur : KPK butuh peran pimpinan daerah berantas korupsi

"Mengingat korupsi ada karena adanya kekuasaan serta kurangnya integritas sehingga peran keluarga dalam upaya pencegahan korupsi harus dibangun secara harmonis," kata Olly.

Manado (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan peran pimpinan daerah dalam memberantas korupsi.

"Untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi, KPK sangat membutuhkan keterlibatan atau peran serta segenap komponen, khususnya para pemimpin di daerah," kata Gubernur Olly pada Bimbingan Teknis Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi di Manado, Kamis.

Memberantas korupsi yang paling murah dan efektif yakni dengan tindakan pencegahan (preventif), yang antara lain dapat ditempuh melalui pendidikan antikorupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anggota keluarga.

"Mengingat korupsi ada karena adanya kekuasaan serta kurangnya integritas sehingga peran keluarga dalam upaya pencegahan korupsi harus dibangun secara harmonis," kata Olly.

Antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lainnya, menurut Olly, bisa saling mengingatkan untuk tidak melakukan hal yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sebagai wujud keluarga berintegritas.

Dia berharap, momentum ini dimanfaatkan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin sekaligus menjadikannya sebagai wahana berbagi informasi, ide serta gagasan, melalui komunikasi aktif, dan intensif dengan para narasumber.

"Harapannya dapat memberikan pemahaman dan bimbingan yang tepat dan jelas serta menjadi teladan yang terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Gubernur menambahkan, Pemprov Sulut selalu mendorong adanya integritas keluarga karena disadari bahwa banyak persoalan yang terjadi bersumber dari keluarga.

"Jika tidak harmonis dalam keluarga. Ini menjadi tantangan bagi kita di dalam pelaksanaan pemerintahan. Kami sudah menerapkan integritas untuk menjadi pejabat di Pemprov Sulut. Tolok ukurnya dari lingkungan. Jika di masyarakat mereka tidak bisa diterima, tidak mungkin menjadi Kepala Dinas di Pemprov Sulut. Itu salah satu tolok ukur kita. Termasuk yang ada di kabupaten/ kota," ungkapnya.

Gubernur Sulut ke-12 tersebut mengatakan bahwa seluruh kepala daerah dan SKPD yang ada di Sulut sangat mengharapkan kegiatan seperti ini bisa berlangsung terus, sehingga tugas dan tanggung jawab ke depan dapat terlaksana dengan baik.

"Kami berharap KPK terus memberikan perhatian kepada daerah. Sebagaimana komitmen Sulawesi Utara membangun bebas korupsi dimulai dari keluarga," ujarnya.

Dia berharap pemerintahan di Sulut berjalan baik dan bersih, dimana kekuasaan itu dijalankan dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat.

Kegiatan KPK tersebut dihadiri Pimpinan KPK-RI Johanis Tanak, Wakil Gubernur Steven Kandouw, Forkopimda, Kepala Sekretariat bidang pendidikan dan peran serta masyarakat KPK RI Guntur Kusmeiyano, Wali Kota/Bupati bersama Ketua TP-PKK kota/kabupaten dan jajaran Pemerintah Provinsi Sulut.