Komisi IX DPR ingatkan Pemkab Bogor waspada ancaman resesi global

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, mengingatkan pemerintah daerah agar waspada terhadap ancaman resesi global pada tahun 2023.

"Keikutsertaan mitra kerja Komisi IX DPR RI ini tentunya diharapkan dapat memberikan jalan keluar dalam bentuk kebijakan dan program kegiatan terkait persoalan yang terjadi," kata Ketua Komisi IX DPR RI, Dewi Asmara usai bertemu Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor.

Menurutnya, kewaspadaan diperlukan mengingat akhir-akhir ini bank dunia dan beberapa lembaga keuangan asing berpendapat bahwa kondisi ekonomi global tahun 2023 akan suram dan risiko terjadi resesi global.

"Resesi menjadi awan gelap dalam perekonomian setiap negara, dampak pandemi COVID-19 ditambah perang Rusia-Ukraina yang belum mereda, dalam waktu dekat yang memperparah kondisi ekonomi bukan hanya negara maju namun akhirnya berdampak kepada negara lain seperti di Indonesia," bebernya.

Dewi mengatakan, meski kondisi ekonomi Indonesia cukup baik dan berada dalam zona positif, tapi tetap diperlukan kewaspadaan untuk menyiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan ancaman kondisi ekonomi bagi Indonesia ke depan.

"Komisi IX DPR RI memberikan perhatian serius atas kondisi ekonomi yang berdampak pada pembangunan ketenagakerjaan dan berharap pemerintah bersama Pemda terus mengawasi proses dan mekanisme pengurangan pekerjaan oleh perusahaan," tuturnya.

Ia menyebutkan, kunjungan ke Pemkab Bogor dilakukan Komisi IX DPR RI berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata tertib, dari hasil rapat internal DPR RI pada 1 November 2022 yang menetapkan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Riau, dan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tujuan kunjungan kerja spesifik terkait ancaman resesi global tahun 2023.

Sementara, Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyebutkan bahwa Pemkab Bogor sudah melaksanakan apa yang ditugaskan oleh pemerintah pusat mengenai ancaman resesi, salah satunya yaitu mengalokasikan anggaran untuk ketahanan pangan sebesar 20 persen dari Dana Desa.

"Sekarang kami sedang rancang Dana Desa yang ada di Kabupaten Bogor, sudah kami alokasikan 40 persen untuk BLT (bantuan langsung tunai), 20 persen untuk ketahanan pangan dan 8 persen untuk Covid sisanya 32 persen untuk kegiatan lain di desa," kata Iwan.