Pasuruan (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan jika berbagai macam layanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi melalui mal pelayanan publik (MPP) merupakan dampak nyata reformasi birokrasi terutama di pemerintah daerah.
"Presiden Joko Widodo ingin reformasi birokrasi ini berdampak tidak hanya menjadi tumpukan kertas," katanya saat meresmikan Mal MPP “Maslahat” Kabupaten Pasuruan, Jatim, Kamis.
Ia mengatakan, MPP ini adalah salah satu dampak reformasi birokrasi yakni di pelayanan yang dulu sulit sekarang harus lebih mudah.
"Apresiasi untuk Kabupaten Pasuruan yang telah mengembangkan MPP, yang pastinya akan mengakselerasi kualitas pelayanan publik di sini,” katanya dalam siaran pers.
Ia mengatakan, Presiden Jokowi juga memerintahkan agar birokrasi bergerak lincah dan cepat, salah satunya diwujudkan dengan menyatukan beragam pelayanan dari berbagai instansi ke dalam MPP.
"Hal tersebut mempermudah masyarakat yang ingin mengurus berbagai keperluan tidak perlu ke banyak tempat, namun cukup di MPP," ujarnya.
MPP Maslahat Kabupaten Pasuruan, lanjut Anas, menjadi MPP ke-76 di Indonesia.
"Kita akan percepat kehadiran MPP di banyak daerah lainnya. Targetnya 100 MPP akhir tahun ini, dan tahun depan semua kabupaten atau kota sudah punya MPP, termasuk sebagian berwujud MPP digital,” ujarnya.
Menteri Azwar Anas berharap agar setiap kepala daerah berkomitmen membangun MPP dalam upaya perbaikan pelayanan bagi masyarakat, dan memberikan peninggalan sebagai pemimpin didaerah masing- masing.
Oleh karenanya dirinya pun berharap ke depan MPP tidak sekedar bangunan namun sudah mengarah ke digitalisasi. Dengan demikian masyarakat hanya tinggal membuka gawai untuk mengurus pelayanan.
“Saya apresiasi kinerja pemerintah daerah yang membuat MPP, tapi setelah MPP berjalan kita bergerak ke MPP digital sehingga dengan MPP digital masyarakat urus dengan handphone. Intinya MPP adalah pelayanan terintegrasi,” ujarnya.
Lebih lanjut dirinya pun mengapresiasi MPP Maslahat Kabupaten Pasuruan karena dinilai telah menyediakan layanan yang cukup lengkap.
"Kemudian ditambah dengan fasilitas yang disediakan juga cukup banyak dan terletak di lokasi strategis, yang mudah dijangkau oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan. Diharapkan pelayanan yang diberikan di MPP Maslahat dapat terus ditingkatkan dan jumlah layanan yang ada dapat terus ditambah," ujarnya.
Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menjelaskan bahwa pemberian nama Maslahat yang artinya manfaat, sebagai harapan dengan kehadiran MPP Pasuruan di tengah masyarakat dapat membawa banyak manfaat.
“Harapan kami bisa memberi manfaat bagi masyarakat, dapat mempermudah pelayanan publik dan tempat ini (MPP) menjadi satu kesatuan di komplek pemerintahan Kabupaten Pasuruan,” katanya.
Baca juga: Wujudkan Transformasi Digital, Kementerian PANRB Siapkan Kehadiran MPP Digital
Baca juga: Hadirnya Mal Pelayanan Publik Lumajang tingkatkan performa birokrasi
Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
